Peserta JKRS Tidak Otomatis Dibantu Iuran APBD

Sabtu, 2 Januari 2016 | 15:29 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Rembang Ali Syofii. (Foto: nurfmrembang.com)

Kepala Dinas Kesehatan Rembang Ali Syofii. (Foto: nurfmrembang.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – 70.000 lebih warga miskin non-kuota peserta program jaminan kesehatan Rembang sehat (JKRS) tidak otomatis jadi penerima bantuan iuran (PBI) setelah program itu disetop per 1 Januari kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Rembang Ali Syofii mengatakan, sasaran PBI dari APBD kabupaten baru akan ditentukan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi ulang.

“Mereka baru menjadi target integrasi ke jaminan kesehatan nasional, jika namanya belum masuk database JKN,” tegasnya ketika dihubungi oleh reporter mataairradio, Sabtu (2/1/2016) siang.

Menurut Ali, pendataan dan verifikasi ulang diperlukan karena selama 2015 kemarin, banyak pengakses JKRS yang justru berasal dari rekomendasi baru.

“Karena yang mengakses layanan JKRS banyak yang dari rekomendasi baru (bukan nama-nama yang telah lama tercantum sebagai peserta jaminan kesehatan Rembang sehat), maka perlu dilakukan pendataan dan verifikasi ulang,” terangnya.

Soal apakah integrasi peserta JKRS ke JKN bisa dilakukan pada Januari ini, Kepala Dinas Kesehatan ragu. Targetnya, Januari ini baru merampungkan peraturan bupati mengenai penghentian program JKRS.

“Setelah perbupnya klir pada bulan Januari, harapannya Februari kami sudah akan bisa kontak BPJS Kesehatan untuk mengurus integrasi ke JKN,” tandasnya.

Ali Syofii menuturkan, saat integrasi peserta jamkesmas ke JKN tahun 2014, total premi yang dibayarkan bagi penduduk miskin penerima bantuan iuran dari APBN di Kabupaten Rembang mencapai Rp82,5 miliar per tahun.

Besarnya premi yang dibayar Pemerintah Rp19.225 per jiwa per bulan.

Saat itu, 357.811 penerima jamkesmas di kabupaten ini secara otomatis menjadi peserta JKN atau masuk dalam BPJS Kesehatan.

Penerima program jamkesmas yang otomatis menjadi peserta JKN per 1 Januari 2014 itu adalah hasil pendataan program perlindungan sosial atau PPLS tahun 2011.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan