Persidangan Salim Dipantau Komisi Yudisial dan KPK

Selasa, 25 Februari 2014 | 14:18 WIB
Aksi ratusan wanita asal Rembang menuntut pembebasan Salim yang kini duduk sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT RBSJ, Selasa (25/2) pagi.

Aksi ratusan wanita asal Rembang menuntut pembebasan Salim yang kini duduk sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi penyertaan modal PT RBSJ, Selasa (25/2) pagi.

KALIORI, MataAirRadio.net – Bupati Rembang Mochammad Salim kembali duduk sebagai terdakwa pada persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi APBD di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/2) pagi. Kali ini, Majelis Hakim memberikan kesempatan terdakwa menyampaikan pembelaan.

Bambang Wahyu Widodo, Koordinator Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang yang mengaku memonitor persidangan kasus dugaan korupsi ini, meyakini Majelis Hakim akan mengadili Salim secara maksimal. Menurutnya, hakim tidak akan berani bermain-main, meski muncul aksi massa yang membela Bupati.

Bambang mengungkapkan, setiap proses persidangan kasus Salim, tim dari Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus memantau melalui rekaman persidangan. Dia menegaskan masih cukup percaya bahwa Hakim Tipikor, bersih.

Sebagaimana persidangan sebelumnya, pada sidang kali ini, ratusan wanita warga Kabupaten Rembang kembali datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, untuk memberikan dukungan kepada Salim.

Lebih dari 500 orang wanita ini menumpang 15 bus dan 10 mobil pribadi. Mereka meminta pengadilan membebaskan Bupati Mochammad Salim. Ratusan orang ini berangkat dari kawasan pabrik Karya Mina Putra di Desa Purworejo Kecamatan Kaliori.

Tuminah, warga Pandangan Kecamatan Kragan, didapuk sebagai koordinator lapangan. Lantaran massa yang cukup banyak, pihak Kepolisian Sektor Kaliori memantaunya. Kapolsek Kaliori AKP Budi Suryanto mengatakan, jumlah warga yang berangkat kali ini lebih banyak dari yang sebelumnya. 18 Februari kemarin yang berangkat hanya 10 bus, kini 15 bus.

Pada sidang perdana lalu, Jaksa Penuntut Umum Margono mendakwa Salim telah memaksakan pencairan dana dari pos dana tak terduga APBD Rembang. Hal itu dilakukan pada November 2006, bahkan sebelum APBD disahkan.

Pencairan pertama sebesar Rp25 miliar. Pada 2007, dilakukan hal yang sama, dana yang cair sebesar Rp10 miliar. Pencairan itu menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kasus tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,1 miliar. Salim dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



2 comments
  1. tommy romano

    Maret 1, 2014 at 11:27 am

    dibayar piro leh yuu..yuuu.. kok gelem. kowe ki wes ra ngerti dosa piye. ra ngerti neroko. maling ko di dukung.. BENTO!

    Reply
  2. susilo

    Maret 12, 2014 at 6:18 am

    yuuu yu.. kwe iku bento po mbento,, lha nk ws ketok nyoto salah kok mok bela… nk enek bener gak gelem bela… jan edan tenan ex.. ojok munafiq lahh.. salim kui gak bela petani, postermu sing mok jereng kui salah yu.. ki contone ng bumi rembang desa tegaldowo dan sekitar petanine ape di pateni kabeh nganggo pabrik semen.. kok kwe yo gak isin lkeh yuuu yu , iku jane kwe di bayar piro?

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan