Perkawinan Usia Anak Dianggap Memperpanjang Rantai Kemiskinan

Senin, 16 April 2018 | 20:00 WIB

Penggerak pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Rembang Sanita Rini dalam sebuah kesempatan di Alun-alun setempat, belum lama ini. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Perkawinan usia anak dianggap sebagai salah satu penyebab tambahnya rantai kemiskinan di Indonesia.

Undang-undang tentang Perkawinan pun kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kelompok masyarakat Koalisi 18+.

Mereka mengajukan permohonan judicial review atau hak uji materi Pasal 7 Ayat 1 UU tentang Perkawinan.

Penggerak pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Rembang Sanita Rini mengaku setuju apabila perkawinan usia anak dihapuskan oleh pemerintah.

“Saya setuju perkawinan usia anak dihapuskan karena memiliki dampak buruk yang bersifat kompleks bagi anak, keluarga, dan negara,” tandasnya kepada mataairradio, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, pernikahan usia anak merampas hak tumbuh kembang serta pendidikan mereka.

Apalagi, sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa pernikahan dini bisa mengubah nasib anak menjadi lebih baik.

“Padahal, pernikahan usia anak justru menjadi penyebab bertambahnya angka kemiskinan di negeri ini,” lanjutnya.

Sanita menambahkan, seharusnya Pemerintah meningkatkan batas minimal usia pernikahan, demi keadilan.

“Saya mendukung apabila batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun,” katanya.

Saat ini, batas minimal perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang mencatat sebanyak 56 kasus pernikahan usia anak sepanjang 2017.

Sebarannya, paling tinggi di Kecamatan Kragan dengan 10 kasus, disusul Rembang dan Sarang masing-masing tujuh kasus, dan Gunem enam kasus.

Kemudian, di Kecamatan Sedan dan Sluke masing-masing lima kasus, Bulu dan Sulang masing-masing empat kasus, serta Lasem dan Pamotan masing-masing tiga kasus.

Berikutnya, Kecamatan Pancur dan Kaliori masing-masing satu kasus. Kecamatan Sumber dan Sale tercatat bebas dari pernikahan usia anak dengan nol kasus.

Sementara pada triwulan pertama 2018 ini saja, tercatat sudah 16 kasus.

 

Penulis: Mukhammad Fadlil
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan