Perda Penataan Toko Modern Belum Masuk Lembaran Daerah

Senin, 28 September 2015 | 16:13 WIB
Lembaran surat perihal klarifikasi Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. (Foto: Pujianto)

Lembaran surat perihal klarifikasi Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Rembang, ternyata belum masuk di lembaran daerah alias belum diundangkan.

Hal itu terungkap dari penelusuran mataairradio di Bagian Hukum Setda Rembang. Artinya, Pemkab dan DPRD Rembang belum sampai merespon 4 butir klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah atas perda tersebut. Padahal permintaan klarifikasi atau revisi tersebut sudah dilayangkan pada 27 Februari 2013.

Suparno, salah seorang warga yang berjualan di kawasan Alun-alun Rembang berharap kepada Pemkab agar perda mengenai pengelolaan pasar tradisional dan toko modern, segera diundangkan. Jika ada yang mesti disesuaikan dengan aturan di atasnya, agar segera direvisi. Percuma ada perda jika tak berlaku.

“Apalagi waktu dibuat kan pasti pakai uang rakyat, mesti dipertanggungjawabkan dengan perda dan penerapannya. Apalagi sekarang toko modern muncul seperti tidak terkendali. Banyak sekali,” katanya.

Kepala Bagian Hukum Setda Rembang Edi Joko Prasetijo masih belum bisa dikonfirmasi mengenai klarifikasi Gubernur atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang belum ditindaklanjuti. Edi sedang menjalani tugas dinas di luar kantor ketika mataairradio menyambangi ruangannya, Senin (28/9/2015) pagi.

“Bapak sedang keluar sama Pak (Pjs) Bupati. (Perda Nomor 7 Tahun 2012) Belum ada di lembaran daerah,” ungkap salah satu pegawai di Bagian Hukum.

Ketua Badan Legislasi DPRD Rembang Yudianto membenarkan tentang belum adanya pembetulan atau penyempurnaan sebagai tindak lanjut atas 4 butir klarifikasi perda tersebut dari Gubernur.

“Kami janji akan menyelesaikannya dalam tahun ini, setelah APBDP 2015 dan APBD 2016 disahkan,” ujarnya.

Dia yang juga anggota Komisi B DPRD Rembang berdalih, berlarutnya penyempurnaan perda tentang penataan toko modern, karena kesibukan legislator dalam mendorong penyerapan anggaran dan pembangunan. Ia mengaku tidak khawatir perda itu akan dicabut Gubernur karena revisinya tidak substantif.

“Nggak akan sampai dicabut lah. Tahun ini selesai. Kemarin-kemarin kami kena sindrom stagnasi,” akunya.

Diberitakan sebelumnya, 4 butir klarifikasi itu antara lain agar Pemkab dan DPRD mencermati kembali judul perda agar disesuaikan dengan Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Kedua, Pasal 28 dan Pasal 40, agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Pasal 3 pada Permendag Nomor 53/M Dag/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) agar dihapus karena pengaturan penyertaan modal diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, Pasal 33 ayat (2), agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal terkait toko modern.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan