Kasus Perceraian di Kalangan Guru Rembang Meningkat

Senin, 17 Maret 2014 | 16:10 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

REMBANG, MataAirRadio.net – Perbaikan tingkat kesejahteraan PNS, terutama guru, justru melahirkan persoalan baru. Di Kabupaten Rembang, angka kasus perceraian di kalangan pendidik terbilang meningkat. Hingga akhir bulan Februari kemarin saja, sudah lebih dari lima orang PNS mengajukan cerai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang Suparmin mengakui adanya tren peningkatan kasus cerai di kalangan PNS, terutama guru. Namun, sampai dengan hari Senin (17/3) ini, pihaknya belum melakukan penelitian secara khusus, untuk mengungkap penyebab mereka bercerai.

Dia hanya menduga, perubahan status sosial ekonomi yang meningkat, menjadi salah satu pemicunya. Selain itu, kasus cerai di kalangan guru PNS langsung menonjol, karena mayoritas pegawai, berada di lingkup Dinas Pendidikan. Dari sekitar 8.200 jumlah pegawai, hampir 5.000 orang di antaranya berada di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sebenarnya, kasus perceraian di kalangan PNS kerap berbuntut masalah. Persoalannya terkait pembagian hak dan kewajiban atas penghasilan sebagai PNS. Seorang suami yang berstatus PNS wajib memberikan sepertiga dari gajinya kepada mantan istri dan anaknya, jika pihak pria yang menggugat cerai.

Sementara jika pihak istri yang menggugat, kewajiban suami gugur. Namun kewajiban bapak terhadap anak tetap harus ditunaikan karena tidak ada mantan anak. Meski demikian, pada kenyataannya, hak dan kewajiban itu banyak yang tidak dipenuhi.

Untuk mengantisipasinya, BKD menerapkan kebijakan yang mewajibkan PNS yang terlibat perceraian, menandatangani perjanjian terkait pembagian gaji sebagaimana ketentuan. Dalam hal ini, gaji akan langsung dipotong di tingkat bendahara SKPD. Menurut BKD, tidak ada alasan untuk mempersulit permohonan perceraian di kalangan PNS, selagi semua syarat sudah dipenuhi.

PNS yang mengajukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan dari pejabat atau atasan. Itu sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa PNS yang mengajukan gugatan cerai harus mengantongi izin terlebih dahulu.

Izin dari pejabat bukan hanya PNS yang mengajukan gugatan. Mereka yang berkedudukan sebagai tergugat pun wajib mendapat izin serupa. PNS yang membangkang dengan memproses cerai tanpa izin bisa disanksi berat. Mulai penundaan kenaikan pangkat, penurunan dari jabatan, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. (Pujianto)




One comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan