Perbup Tata Niaga Elpiji Melon Terganjal Aturan Gubernur

Minggu, 15 Juni 2014 | 16:42 WIB
Ilustrasi tabung elpiji 3 kilogram. (Foto:Rif)

Ilustrasi tabung elpiji 3 kilogram. (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – Upaya Pemkab Rembang untuk mengeluarkan Peraturan Bupati atau Perbup mengenai tata niaga elpiji subsidi tabung melon belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Pasalnya, Gubernur Jawa Tengah belum mengeluarkan aturan yang sama.

Selama ini, harga eceran tertinggi elpiji tiga kilogram sudah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp12.700. Namun harga itu bisa berubah ketika sudah sampai ke konsumen, salah satunya akibat keberadaan pengecer. Di Rembang, harga LPG tabung melon sempat mencapai Rp22.000.

Elpiji bersubsidi dijual oleh pengecer tanpa adanya ketentuan standar harga. Karena itu, harga eceran tertinggi sampai di tingkat konsumen akan diatur melalui peraturan bupati, sehingga menjadi seragam.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Rembang Muntoha mengaku masih menunggu aturan HET atau harga eceran tertinggi dari Gubernur Jawa Tengah. Begitu aturan dari Gubernur sudah turun, proses penyusunan perbup akan dilakukan.

Dalam hal mengatur tata niaga elpiji bersubsidi tabung melon, pihak Dinas Perdagangan bersama para agen sudah mengusulkan penambahan pangkalan kepada PT Pertamina (Persero). Keberadaan pangkalan perlu ditata ulang, agar konsumen bisa mendapatkan elpiji sesuai dengan harga yang ditentukan.

Muntoha menyebutkan, jumlah pangkalan diusulkan ditambah menjadi di setiap desa. Harapannya, agar konsumen di desa setempat tak lari ke desa lain. Dengan demikian, aksi pengecer untuk memainkan harga elpiji, akan bisa ditekan.

Pihak Dinas Perdagangan pun mengaku kerap heran oleh fenomena kelangkaan elpiji di lapangan. Jika kebutuhan konsumen tercukupi, maka mestinya tidak ada kelangkaan. Belakangan terungkap, stok elpiji di pangkalan tidak langsung diambil konsumen, tetapi mampir ke pengecer dulu. Sehingga begitu sedikit dimainkan, maka kelangkaan bisa terjadi.

Sementara itu, terlepas dari rencana mengatur tata niaga elpiji bersubsidi di tingkat kabupaten, pihak Dinas Perdagangan kini memantau pergerakan harga elpiji bersubsidi secara intensif pada menjelang bulan Puasa.

Seksi Perlindungan Konsumen di dinas tersebut bersama para agen elpiji tabung melon, telah diminta untuk turun lapangan guna mengawasi praktek penjualan elpiji di tingkat pangkalan. Jika harganya masih di kisaran Rp15.000-Rp16.000, dinas menganggap masih layak. (Pujianto)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan