Perbup Pilkades Belum Keluar, Sejumlah Calon Kades Resah

Senin, 8 Juli 2019 | 15:03 WIB

Ilustrasi (mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang rencananya digelar pada akhir tahun 2019 menjadi pembahasan menarik di Kabupaten Rembang. Pasalnya 237 desa dari total 298 desa/kelurahan di kota garam ini akan menggelar pesta demokrasi tingkat pemerintahan yang paling kecil.

Namun ada beberapa kendala yang dikeluhkan oleh calon Kades yaitu belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang berisi aturan teknis sampai tanggal penyelenggaraan Pilkades.

Mulyadi Salah seorang calon Kades asal Tuyuhan Kecamatan pancur mengeluhkan kondisi tersebut, pasalnya informasi yang ada di Perbup sangat berpengaruh baginya. Khususnya persiapan pemberkasan yang sesuai aturan sampai strategi politik yang akan dijalankannya mendatang.

Dirinya mendapatkan informasi jika Pilkades digelar pada bulan November 2019 namun penetapan tanggal dan pastinya belum mengetahui, apalagi dengan urusan teknis yang lain seperti aturan pembentukan Panitia Pilkades, persyaratan calon dan beberapa hal yang lain.

“Harapannya segera keluar Mas, kami sebagai calon kan ingin mempelajari aturan yang digunakan untuk kontestasi di Pilkades nanti,” ungkap pria yang saat ini menjabat sebagai Kades Tuyuhan

Jalaluddin Calon kades lain asal Desa Gunungmulyo Kecamatan Sarang mempertanyakan alasan Pemkab Rembang, mengapa tidak segera mengeluarkan Perbup Pilkades. Padahal waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan lagi, sehingga beberapa calon yang ingin mengikuti kontestasi tersebut mempunyai persiapan yang matang sehingga tidak melanggar aturan.

Selain itu strategi politik juga harus sesuai dengan aturan misalnya sosialisasi, kampanye, dan aturan politik uang. Dirinya berharap Pemkab tidak menunda keluarnya Perbup agar calon Kades tidak mengalami kebingungan dalam memahami aturan. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kades bahkan memperkirakan Perbup saat ini masih diproses atau malah belum dibuat oleh pihak Pemkab.

“Jangan-jangan malah belum dibuat aturannya Mas, ini kan kami sebagai calon kebingungan nantinya dalam hal persiapan,” ungkapnya

Sementara itu Muhamad Ansori Kepala Seksi (Kasi) Tata Pemerintahan (Tapem) pada Pemkab setempat saat dihubungi reporter mataairradio.com pada Senin (8/7/2019) siang menyatakan jika Perbup perubahan kedua memang belum keluar, dan peraturan tentang Pilkades terakhir yang digunakan yaitu Perbup nomor 35 tahun 2016.

“yang terakhir tahun 2016 Mas, kalau  Perbup yang baru njenengan tanya Pak Gunari saja,” pungkasnya.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan