Perajin Batik Keberatan Daftarkan Pekerja ke BPJS

Sabtu, 7 November 2015 | 17:31 WIB
Salah satu bagian surat dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Rembang kepada salah satu usaha agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial nasional. (Foto: Pujianto)

Salah satu bagian surat dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Rembang kepada salah satu usaha agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial nasional. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Para perajin batik tulis lasem menyatakan keberatan dengan aturan dari Pemerintah yang mewajibkan mereka untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hawin Wilopo, salah seorang perajin batik tulis lasem di Rembang, Sabtu (7/11/2015) siang mengatakan, hampir semua pekerjanya dibayar dengan sistem borongan dan kadang ada yang absen kerja.

“Jika semua pekerja harus didaftarkan sebagai peserta BPJS, perajin ya akan keberatan. Karena jumlah pekerja di tiap perajin tidak sama dan sistem upahnya borongan,” terangnya kepada mataairradio.

Apalagi, menurutnya, pasar batik sedang lesu pada saat ini, sehingga pemberlakuan kewajiban itu akan menciutkan pendapatan perajin batik tulis.

“Perajin yang sudah memiliki banyak pekerja seperti di Lasem saja, banyak yang mengeluh jika mereka sampai diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Hawin sendiri mengaku belum sampai dikontak oleh BPJS agar segera mendaftarkan pekerjanya, tetapi perbincangan mengenai kewajiban itu telah hangat di kalangan perajin.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kunjungannya ke Show Room Batik Lasem, baru-baru ini, mengatakan, pengertian perusahaan mesti dikategorikan; besar, menengah, kecil, dan sektoral.

“Perusahaan tidak bisa digebyah uyah (disamaratakan, red.). Perusahaan mesti dikategorisasi; mana yang besar, menengah, kecil, dan sektoral. Jika bisa dipilah satu per satu, aturan itu akan bisa sesuai dengan perajin,” terangnya.

Ia mencontohkan upah minimum kabupaten yang tidak bisa diterapkan terhadap semua perusahaan. Di Rembang, tak semua perusahaan menjadi sasaran penerapan UMK.

“Seperti UMK, itu nggak bisa diterapkan untuk semua usaha. Kalau dipaksa untuk sama, mungkin ada dari mereka yang bilang ‘kecrek’ kami saja,” tandasnya.

Ganjar berpendapat, perajin batik tulis seperti di Lasem, mestinya dimasukkan ke kategori usaha kecil, dan belum menjadi sasaran wajib dari aturan yang mewajibkan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika BPJS Ketenagakerjaan memasukkannya sebagai sasaran wajib dan mereka yang membandel dilaporkan ke kejaksaan, maka usaha kecil akan ketakutan. Saya akan bicara ke BPJS dan Menaker soal ini,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, problem kebijakan yang memberatkan perajin batik tulis atau pelaku usaha mikro dan kecil merupakan persoalan yang serius.

“Pemerintah, memang bisa saja memaksa mereka agar patuh, tetapi kalau tidak mampu, maka perlu ada relaksasi (pengenduran, red.),” imbuhnya.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pembantu Rembang sedang gencar menyebar pemberitahuan kepada hampir semua pelaku usaha tentang kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial nasional.

Pemberitahuan itu ditembuskan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, serta Kejaksaan Negeri Rembang.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan