Penyerapan Anggaran Lamban, Sanksi dari Pusat Mengancam

Senin, 13 Juli 2015 | 17:21 WIB
Ilustrasi pekerja tengah mengerjakan pengaspalan jalan di kawasan alun-alun Kota Rembang. (Foto:mataairradio.com)

Ilustrasi pekerja tengah mengerjakan pengaspalan jalan di Kota Rembang. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – DPRD Rembang mencemaskan sanksi dari Pemerintah Pusat seiring penyerapan anggaran yang lamban bahkan terbilang rendah.

Anggota Komisi A DPRD Rembang Puji Santoso menyebut, tingkat serapan APBD Induk tahun ini, baru sekitar 22 persen. Itu saja hanya terpakai untuk belanja pegawai.

“Sementara untuk belanja hibah dan kegiatan pembangunan fisik belum berjalan. Karena terbentur Lebaran, bulan Juli ini pun, belum akan ada pergerakan penyerapan,” katanya.

Puji khawatir dana perimbangan dari Pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus akan dipangkas, jika penyerapan terus rendah. Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa juga akan tinggi.

“Beban Pemkab akan makin berat lagi di APBD Perubahan. Sebab APBD induknya saja belum jalan, mau bicara perubahan. Kita ini sudah 6-7 bulan nggak ngapa-ngapain,” tandasnya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, semestinya Pemkab Rembang tegas terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih ogah menyerap dana yang sudah diplot dalam APBD.

“Jika perlu, pejabat terkait diminta membuat pernyataan pengunduran diri saja seperti yang terjadi di Kota Madiun,” ujarnya.

Komisi A baru saja studi banding ke Madiun untuk menimba solusi tentang cara mengatasi macetnya penyerapan anggaran. Kota itu pun pernah mengalami kasus seperti di Rembang.

“Di Madiun, seorang Kepala SKPD bahkan sampai harus di-staf-ahli-kan karena tak mau menyerap anggaran,” bebernya.

Pihak Komisi A meminta kepada Pemerintah agar lebih berani menggerakkan SKPD-nya untuk menjalankan program pembangunan yang telah disepakati dalam APBD.

“Selagi tugas mereka dilakukan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk takut menyerap anggaran,” katanya.

Di Rembang, penyerapan anggaran tak berjalan setelah sejumlah pejabat di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berurusan dengan penegak hukum.

Tiga kepala bidang atau kabid ditahan kejaksaan karena disangka melakukan korupsi, yakni Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya, dan Kabid Sumber Daya Air.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan