Penyelesaian Sengketa Ijazah Palsu Pilkada Dipertanyakan

Sabtu, 7 Februari 2015 | 18:57 WIB
Ilistrasi (Foto:google.com)

Ilistrasi (Foto:google.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Joko Suprihadi mempertanyakan penyelesaian sengketa kasus ijazah palsu.

Joko menganggap kasus semacam itu mungkin terjadi dalam proses Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada tahun ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang memberi ruang sengketa gugatan terhadap bakal calon yang bermasalah, sebelum penetapan calon.

Jika Pilkada serentak digelar pada 16 Desember 2015, pendaftaran bakal calon dilakukan Maret ini, sedangkan penetapan calon baru dilaksanakan, bulan Agustus.

Jika ada bakal calon yang bermasalah, misalnya terkait keabsahan ijazah, masa antara Maret hingga Agustus, akan menjadi waktu bersengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

“Kami meminta KPU menentukan batasan waktu penyelesaian sengketa, termasuk apakah sengketa itu bisa mengentikan laju bakal calon ke tahapan berikutnya,” katanya saat menghadiri sosialisasi Undang-Undang Pilkada di Lantai IV Gedung Setda Rembang, baru-baru ini.

Komisioner KPU Rembang Maftukhin menyebutkan, ada 64 hari waktu untuk bersengketa, yang dihitung setelah komisi pemilihan umum menerima saran atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pilkada.

“64 hari itu terbagi di PTTUN 27 hari dan kasasi di Mahkamah Agung 37 hari,” terangnya.

Menurutnya, waktu yang tersedia itu cukup karena proses di PTTUN, masing-masing perlu tiga hari untuk pendaftaran dan perbaikan berkas, serta 21 hari untuk pengadilan.

“Sementara di tingkat Kasasi, waktunya tujuh hari untuk pengajuan dan pemeriksaan serta 30 hari untuk penyelesaian,” ujarnya.

Pihaknya berharap sengketa Pilkada tidak sampai pada gugatan di PTTUN, alias beres di tingkat Panitia Pengawas Pilkada dengan kesepakatan dari pihak pengadu dan teradu.

“Selagi masih bersengketa, seorang bakal calon belum akan bisa ditetapkan sebagai calon bupati,” ujarnya.

Ketua KPU Rembang Minanus Suud mengaku akan semakin berhati-hati mengenai kemungkinan ijazah palsu.

“Jika syarat calon bupati tetap minimal SMA, maka verifikasi faktual akan dilakukan pada SMA calon bupati yang bersangkutan,” katanya.

Demikian pula jika syarat calon bupati menjadi minimal diploma III.

“Kemungkinan kasus ijazah palsu, bisa terselesaikan saat berlangsung uji publik,” tandasnya.

Bakal calon yang tidak bisa menjelaskan atau membantah soal legalitas ijazah, dipersilakan mengundurkan diri.

“Dalam hal ini, masyarakat luas bisa turut memberikan masukan kepada penyelenggara Pilkada,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan