Penindakan Politik Uang di Pilkada akan Lemah

Selasa, 9 Juni 2015 | 18:46 WIB
Ilustrasi (Foto: ocekojiro.files.wordpress.com)

Ilustrasi (Foto: ocekojiro.files.wordpress.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Penindakan praktek politik uang yang berpotensi terjadi saat Pilkada oleh Panitia Pengawas atau Panwas diprediksi akan lemah. Menurut Panwas, hal itu karena undang-undang tidak mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap pelaku “money politic”.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto mengatakan, sanksi terhadap pelaku politik uang memang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

“Tetapi jika kami merujuk langsung ke KUHP untuk menindak pelaku, bukan pada wewenang kami,” katanya.

Dia menilai, Undang-undang tentang Pilkada seolah dibuat dengan butir aturan yang sangat longgar.

“Produk hukum itu lemah,” katanya.

Ditegaskannya, Panwas tidak bisa serta merta progresif menggunakan KUHP, tanpa melibatkan pihak kepolisian dalam pengawasan.

Mengenai pembentukan tim penegak hukum terpadu atau Gakumdu Pilkada, Totok menyebutkan, akan tetap ada. Tetapi pihaknya mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

“(Meski keberadaan tim itu tidak wajib), kami akan tetap mengajukannya ke Pemkab Rembang,” katanya.

Saat sekarang, Panwas belum akan berbicara tentang kemungkinan membentuk tim gakumdu atau tidak. Yang menjadi prioritas masih soal pengajuan dana kepengawasan Pilkada Rembang yang diusulkan mencapai Rp5,2 miliar.

“Sebab, sejauh ini baru satu miliar rupiah yang teralokasikan. Sisanya belum jelas,” tandasnya.

Sementara itu mengenai peran Panwas sebagai penyelesai sengketa antarpeserta dengan penyelenggara Pilkada, Totok mengaku belum mendapat arahan khusus dari Bawaslu.

“Kami perlu menyiapkan dan membekali diri dengan pengetahuan dan kecakapan. Tetapi kami harus makin rajin konsultasi dengan Bawaslu,” katanya.

Khusus terkait sengketa Pilkada yang menjadi tanggung jawab Panwas, Totok menegaskan bahwa hal itu tidak termasuk sengketa hasil pemilihan. Dalam hal sengketa hasil Pilkada, penyelesai akhirnya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, keputusan yang bersifat final dan mengikat dari Panwas misalnya terkait tidak diloloskannya salah satu peserta Pilkada oleh KPU. Jika terjadi protes, maka Panwas akan memediasinya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

“Tetapi jika yang tidak lolos itu misanya masih tidak puas, tetap terbuka gugatan di PTUN,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan