Pengisian Perangkat Desa Digagas Libatkan Perguruan Tinggi

Monday, 24 July 2017 | 17:12 WIB

Bupati Rembang Abdul Hafidz menggagas pengisian lowongan perangkat desa dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa di Kabupaten Rembang digagas dilakukan secara serentak serta bekerjasama dengan perguruan tinggi selaku pihak ketiga.

Gagasan tersebut dilontarkan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz pada acara sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa serta Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa di Lantai IV Gedung Setda Rembang, Senin (14/7/2017).

Menurut Bupati, dengan menggandeng pihak ketiga, maka perekrutan perangkat desa akan lebih efisien, transparan, kredibel, dan menghasilkan perangkat desa yang dari sisi kualitas lebih bagus. Kepala desa juga terhindar dari tuduhan-tuduhan miring, sekaligus dapat menjaga kondusivitas desa.

“Dengan pihak ketiga maka akan meminimalisir anggapan negatif dari masyarakat. Tidak ada omongan iki wonge petinggi, iki wonge BPD, atau iki wonge panitia, sehingga tidak ada hal yang mengganggu kondusifitas daerah,” kata Hafidz.

Ia juga berpendapat bahwa pengisian perangkat desa merupakan wewenang dari pemerintah desa, Bupati selaku Kepala Daerah juga memiliki kewajiban untuk membina, memberikan arahan, dan pengawasan.

“Jika pemerintahan desa memiliki sumber daya manusia yang memadai dan dari hasil tes pihak ketiga, maka pemerintahan tentu menjadi solid dan baik,” katanya.

Mengenai pihak perguruan tinggi yang akan digandeng, Bupati menyatakan akan melakukan pembahasan lebih lanjut. Namun, ia mengarahkan untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi seperti Undip, Unnes, Udinus, atau UNS.

Hanya saja, Bupati tidak menyebutkan secara terperinci; apakah pelibatan pihak ketiga dilakukan sejak awal sampai akhir, atau pada bagian tertentu seleksi saja. Pihaknya hanya menargetkan, pengisian lowongan perangkat desa dilakukan paling lambat akhir tahun ini.

Kepala Desa Leran Imron menyatakan bersepakat dengan gagasan Bupati. Menurutnya, perekrutan perangkat desa rawan memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kepala desa.

“Yang namanya di desa, pasti nanti muncul pro kontra. Jadi kami sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi (perekrutan perangkat desa melibatkan pihak ketiga, red.)” katanya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan