Pengelolaan IMB Tiga Objek Penting di Rembang Tak Maksimal

Thursday, 27 March 2014 | 18:24 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Rembang Sunarto saat memberikan paparan di Musrenbangkab, Kamis (27 3) siang. (Foto Pujianto)

Ketua DPRD Kabupaten Rembang Sunarto saat memberikan paparan di Musrenbangkab, Kamis (27/3) siang. (Foto Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Pengelolaan pendapatan dari izin mendirikan bangunan atau IMB pada tiga objek penting di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Pemkab Rembang belum mendapat input pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut. Namun, pihak Pemerintah tidak menyebutkan, jumlah potensi pendapatan dari pengelolaan IMB di tiga objek ini.

DPRD Kabupaten Rembang mengungkap, pendapatan dari IMB yang belum terkelola maksimal adalah PLTU Sluke, industri peternakan milik Pockphand, dan industri tambang pengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rembang di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, Kamis (27/3) siang.

Ketua DPRD Kabupaten Rembang Sunarto mengklaim, rekomendasi optimalisasi pengelolaan pendapatan dari IMB tiga objek vital itu sudah berulang kali disampaikan. Namun Pemkab nyaris tidak merespon, setidaknya hingga penetapan APBD 2014 kemarin. DPRD berharap agar pengelolaan pendapatan dari IMB masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2015.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Rembang Abdul Hafidz menilai, DPRD sebagai bagian dari Pemkab memiliki tujuan yang sama dalam menyejahterakan masyarakat. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pun dilakukan secara bersama-sama.

Wakil Bupati tidak menanggapi usulan pemaksimalan pengelolaan pendapatan dari IMB tiga objek vital tersebut. Namun menurut Wabup, peningkatan pendapatan asli daerah akan dilakukan dengan berbagai langkah. Kesejahteraan rakyat dicapai salah satunya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sektor pertanian juga perlu dikelola secara lebih luas melalui mekanisasi, pemilihan bibit unggul, dan penerapan teknologi pascapanen. Sektor riil dan perdagangan perlu pula didorong agar terus tumbuh dan angka pertumbuhannya bisa di angka 6,3 persen di tahun 2015.

Sementara itu, sejumlah kepala desa yang turut hadir dalam Musrenbangkab menilai, pertemuan itu rawan mubazir. Jika menilik pengalaman, hasil musrenbangkab tidak semua tertuang dalam RKPD. Sejumlah masukan pembangunan kerap kali kandas atau seolah dimentahkan. Musrenbangkab dianggap tidak lebih dari sekadar formalitas dan asal gugur aturan. (Pujianto)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan