Pengamat Nilai Penyelenggara Tidak Tegas Dalam Aturan Jumlah APK

Sabtu, 12 Januari 2019 | 11:21 WIB

Pengamat politik Rembang, Sugihariyadi. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Perbedaan pandangan terkait batasan jumlah APK yang tertera dalam SK KPU Nomor 1096 antara Bawaslu Rembang dengan KPUD Rembang mendapatkan kritik dari pengamat politik.

Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Bawaslu Rembang menganggap bahwa aturan SK KPU Nomor 1096 pasal 12 poin B menyatakan bahwa batasan 15 APK per Caleg dalam satu desa sedangkan KPU berpendapat bahwa 15 APK per Parpol dalam satu desa.

Pengamat politik Rembang Sugihariyadi menyatakan bahwa demokrasi terdiri dari beberapa unsur yaitu peserta, penyelenggara dan pemilih. Ia merasa bahwa selama ini atmosfir Pemilu hanya didominasi oleh penyelenggara dan peserta saja. Sedangkan pemilih yang terdiri dari banyak pihak seperti akademisi, media, Ormas dan warga masyarakat dijadikan obyek saja.

Ia mencontohkan terkait kebijakan APK, hanya perdebatan antar penyelenggara saja dan juga partai politik sedangkan pemilih tidak dilibatkan. Sehingga polemik aturan saja penyelenggara berbeda pandangan dan ujung-ujungnya masyarakat harus menerima kebijakan tersebut tanpa dimintai pendapat.

“Ya kita sebagai bagian dari pemilih masa dicuekin terus kan ya tidak benar,” tegasnya.

Terkait polemik jumlah APK, Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Rembang ini menyarankan agar KPU dan Bawaslu beserta Parpol serta perwakilan masyarakat duduk bareng untuk menyamakan persepsi sehingga tidak ada tumpang tindih informasi yang ada di lapangan. Karena masyarakat juga ikut bertanya sebenarnya siapa yang harus didengar.

Dalam pandangannya, jika merujuk dasar hukum yang dipakai maka Sugihariyadi menyatakan bahwa aturan yang digunakan adalah SK KPU Nomor 1096 maka yang paling kompeten untuk menjelaskan aturan tersebut adalah KPU.

Kecuali Bawaslu memang mempunyai dasar hukum yang lain misalnya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Ia juga menilai agar penyelenggara jangan gegabah dalam memberikan statemen karena bisa dijadikan dasar masyarakat untuk bertindak.

“Jangan sampai menafsirkan pendapat karena ketidaktahuan, atau merasa pendapatnya paling benar dan juga mencomot pendapat orang lain,” pungkasnya.

Namun dari polemik tersebut, Sugihariyadi menganggap bahwa ada potensi yang lebih besar yang harus diawasi bersama yaitu terkait laporan dana kampanye Parpol.

Apakah antara laporan dengan kebutuhan dilapangan itu sesuai atau tidak. Karena potensi tersebut bisa berimplikasi pada terjadinya pelanggaran Pemilu yaitu politik uang yang seharusnya diberantas bersama-sama.

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Muhammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan