Pengamat Kritisi Penjadwalan Penertiban APK

Sabtu, 22 Desember 2018 | 14:08 WIB

Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kecamatan Kragan. (Foto: mataairradio.com)

 

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Penjadwalan yang dilakukan oleh Bawaslu Rembang untuk penertiban alat peraga kampanye (APK) mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar oleh Bawaslu setempat bersama Parpol peserta pemilu beberapa waktu lalu di Hotel Fave Rembang menghasilkan kesepakatan bahwa penertiban akan digelar pada tanggal lima sampai tujuh tiap bulan dan sebelumnya diberi surat peringatan tanggal dua bagi partai atau Caleg yang melanggar ketentuan pemasangan APK.

Sugihariyadi, pengamat politik dari Akademi Komunitas Semen Indonesia (AKSI) Rembang menilai bahwa ketentuan APK yang ada dalam UU nomor 7 tahun 2017 yang berisi tiga hal yaitu visi, misi, dan program kerja.

Namun sejak kampanye dimulai sampai saat ini dirinya mengaku tidak melihat hal tersebut dan hanya melihat APK berupa gambar Caleg, nomor urut dan ajakan untuk mencoblos.

Ia menegaskan bahwa pelarangan zona kampanye juga secara gamblang sudah dijelaskan seperti tidak boleh memasang APK pada kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah serta jalur protokol.

“Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menertibkan dan menindak saya kira sudah paham hal itu,” ungkapnya.

Disinggung terkait jadwal penertiban yang hanya berlangsung tiga hari tiap awal bulan sesuai hasil Rakor Bawaslu, Sugihariyadi menilai bahwa jangan sampai penyelenggara Pemilu hanya melibatkan penyelenggara dan peserta saja, sedangkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di tinggal dan tidak dilibatkan.

Sehingga ditakutkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara. Terkait jadwalisasi, ia juga menilai hal tersebut memberi ruang untuk Caleg atau Partai memasang APK di zona larangan pada tanggal setelah penertiban yaitu tanggal delapan pada awal bulan sampai tanggal satu bulan berikutnya.

“Jangan sampai ada anggapan Bawaslu nanti tebang pilih dalam penertiban APK,” tegas Dirut AKSI Rembang ini

Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto membenarkan adanya hasil Rakor terkait jadwal penertiban yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya itu sudah kesepakatan bersama dengan Partai Politik.

Jika pasca penertiban ada Caleg yang memasang APK di zona larangan, maka hal tersebut akan masuk inventarisasi penertiban bulan berikutnya oleh Panwascam.

“Ya, penertiban kita bersifat periodik Mas,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik yang lain Minanus suud menilai bahwa harus ada standart operasional prosedur (SOP) untuk menertibkan Caleg, karena dalam Undang-undang hanya di atur zonasi larangan saja.

Kalau sudah dituangkan dalam kesepakatan secara kelembagaan serta disosialisasikan maka harus dipatuhi bersama antara Bawaslu, Partai politik, dan masyarakat.

“Jika kesepakatan sudah dibuat, harus kita horati bersama,” pungkas mantan ketua KPU Rembang ini.

 

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir
Editor: Mohamad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan