Pengakses Informasi Calon Perseorangan di KPU Rembang Minim

Rabu, 18 Februari 2015 | 16:21 WIB
Ilustrasi. (Foto:portalkbr.com)

Ilustrasi. (Foto:portalkbr.com)

REMBANG, mataairradio.com – Tingkat pengakses informasi mengenai syarat dan ketentuan calon perseorangan pada Pilkada 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang masih minim. Hingga Rabu (18/2/2015) ini, baru satu orang yang bertanya langsung mengenai hal itu di Kantor KPU.

Komisioner KPU Rembang Maftukhin mengatakan, seseorang yang datang kepadanya itu, belum secara jelas menyatakan berminat maju mencalonkan diri sebagai bupati melalui jalur perseorangan. Yang bersangkutan hanya mengaku warga Waru Kecamatan Rembang.

“Kami jawab, formulir pendaftaran calon perseorangan belum diterima KPU kabupaten dari KPU Pusat. Formulir itu baru akan diterima setelah Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disahkan dan ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan KPU,” terangnya.

Setelah revisi undang-undang pilkada disahkan, KPU kabupaten akan menunggu peraturan KPU Pusat tentang tahapan, pencalonan, dan pemutakhiran data pemilih. Peraturan paling awal itu diperlukan untuk membuat tahapan di tingkat kabupaten/kota.

Maftukhin menjelaskan, karena uji publik dihapuskan, maka sosialisasi internal partai yang menjadi penggantinya, bukan termasuk tahapan pilkada. Artinya tahapan pilkada akan langsung diawali dengan pemutakhiran data pemilih seperti pada pilkada sebelumnya.

Secara logika pun menurutnya, tidak ada bakal calon alias langsung ke pendaftaran calon. Dari perhitungan waktu sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, pendaftaran calon dari partai politik akan dilakukan pada Agustus mendatang, sedangkan calon dari jalur perseorangan dilakukan pada bulan Juli.

“Tahapan Pilkada akan dimulai sekitar bulan Juni dengan pemutakhiran data pemilih. Itu karena uji publik yang semula menjadi bagian dari tahapan pilkada dihapus dan diganti sosialisasi internal partai,” tandasnya.

Maftukhin mengaku akan segera menggelar sosialisasi lanjutan tentang syarat dukungan calon perseorangan yang dinaikkan 3,5 persen. Dia menyebutkan, karena Rembang berpenduduk sekitar 600.000 orang, maka syarat dukungan menjadi 7,5 persen dari sebelumnya 4 persen.

Sejumlah kalangan menilai, penaikan syarat dukungan penduduk terhadap calon perseorangan bisa berdampak pada berkurangnya minat mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati dari jalur non-partai. Sementara partai berpotensi memanfaatkan celah ini untuk mereguk keuntungan transaksi politik.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan