Pengadaan Tablet untuk DPRD Rembang Diminta Diurungkan

Jumat, 3 Oktober 2014 | 15:26 WIB
Gedung DPRD KabuPaten Rembang. (Foto:Rif)

Gedung DPRD KabuPaten Rembang. (Foto:Rif)

REMBANG, MataAirRadio.net – Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang diminta mengurungkan rencana pengadaan gawai jenis tablet atau tab bagi 45 legislator di kabupaten ini. Pengadaan perangkat komunikasi dengan bujet sekitar Rp8 juta per unit ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan wakil rakyat kepada rakyatnya.

“Kenapa harus ada usulan pengadaan tab? Rakyat saat ini sedang mengalami kekeringan dan timpang ekonomi. Mestinya anggaran Rp360 juta bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat,” ujar Koordinator Lespem Rembang Bambang Wahyu Widodo, Jumat (3/10) siang.

Menurutnya, persoalan undangan rapat kepada setiap anggota DPRD melalui surat elektronik, tidak mesti disikapi dengan pengadaan gawai mahal. Sebab, dengan gaji yang besarnya Rp8-12 juta per bulan, mereka bisa membeli gawai sendiri.

“Tidak harus tab juga kan. Menerima email dan mengunduh dokumen resmi terkait DPRD bisa dengan perangkat komunikasi pribadi lain yang juga bisa dibeli dengan gaji mereka sendiri. Semestinya anggota dewan tidak ‘nyagerke’, meski hanya pinjam pakai,” katanya.

“Belum lagi jika dikaitkan dengan fenomena anggota dewan yang belakangan ditemui asyik bermain gajet ketika rapat. Kan malah jadi mudarat. Mestinya anggota dewan dan Sekretaris DPRD juga memikirkan ini, selain dalih agar melek teknologi,” sambung Bambang.

Wakil DPRD Rembang Gunasih mengatakan, pengadaan tablet untuk anggota DPRD masuk di anggaran Sekretariat DPRD. Pembahasan soal pengadaan tablet ini sebenarnya sudah dilakukan pada era DPRD lama karena masuk di APBD Induk 2014.

Namun karena masa jabatan anggota lama DPRD segera berakhir, sehingga pengadaan tablet baru akan dilakukan Oktober ini. Dia bersikukuh, pengadaan tablet ini demi efisiensi biaya yang timbul dari kurir surat.

“Secara biaya, jika diperbandingkan, akan lebih irit pakai surat resmi yang kemudian dikirim dalam bentuk file hasil scaning, daripada mengurir surat. Kalau mesti fotokopi surat dan mengirimkan satu per satu ke anggota DPRD, lebih boros,” katanya.

Jika pun tidak dibeli dari kantong sendiri, menurutnya tidak masalah, karena demi menunjang kinerja DPRD. Soal penyimpangan penggunaan perangkat telekomunikasi untuk keperluan yang tidak semestinya, hal itu dikembalikan kepada anggota dewan yang bersangkutan.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Rembang Achmad Mualif mengatakan, pengadaan gawai atau perkakas teknologi jenis tablet atau tab untuk setiap anggota DPRD Kabupaten Rembang berlaku pinjam pakai alias wajib dikembalikan ketika sudah tak lagi menjadi legislator.

Pengadaan tab ini belum masuk tahap pelelangan di unit layanan pengadaan barang/jasa. Dia menyebutkan, anggaran per satu unit tablet mencapai Rp8 juta dan diberikan hanya untuk 45 orang anggota dewan alias tidak untuk staf di Sekretariat DPRD. (Pujianto)




One comment
  1. rudianto

    Oktober 4, 2014 at 12:31 am

    Itu ide bagus tp,apakah semua instansi di Rembang sudah berbasis internet semua? Kan beloom,menurut saya lembaga pemrintahan dibuat berbasis internet baru menyusul ttg progam itu
    Toh seandainya lembaga pemrintahan berbasis internet saya dan seluruh warga rembang bisa mengetahui agenda apa saja yg terkait tentang Rembangku ini.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan