Penerima PKH Viral Akhirnya Mundur

Jumat, 31 Mei 2019 | 16:09 WIB

KPM yang mengundurkan diri PKH. (Foto: mataairradio.com)

 

PAMOTAN, mataairradio.com – Lima keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) yang sempat viral dua hari terakhir diketahui mengundurkan diri dari program pemerintah ini. Penerima PKH ini viral lantaran rumahnya yang terkesan mewah namun mendapat label keluarga miskin penerima PKH.

Retnowati, Koordinator pendamping PKH Kecamatan Pamotan mengaku setelah viral di media sosial pihaknya kemudian mendatangi kembali pemilik rumah yang diberi label dan menayakan ulang apakah akan melanjutkan program PKH atau tidak, dan kelimanya menyatakan mundur dari keikutsertaan PKH.

program keluarga harapanyaitu Umi Alfiah, Khumaidah, dan Asmi ketiganya adalah warga Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan. Siti Istikomah Warga Sendangagung dan Tasri warga Desa Kepohagung.

Dirinya bersama tim akan terus sosialisasi dan mengedukasi Penerima PKH agar bersih artinya penerima PKH benar-benar tepat sasaran agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.

“Adanya media sosial juga turut membantu untuk sosialisasi kepada KPM PKH yang mampu agar mau mengundurkan diri,” ungkapnya.

Disinggung terkait standarisasi miskin menurut PKH, perempuan asal Desa Pamotan ini menyatakan sudah sulit untuk mendapatkan KPM yang benar-benar miskin sesuai SOP. Karena disemua KMP yang ia temui rata-rata satu atau dua anggota keluarga mempunyai telepon pintar (smartphone) sedangkan item tersebut jika sudah dimiliki oleh KPM maka sudah masuk kategori mampu.

Belum lagi rata-rata KPM mempunyai kendaraan berupa sepeda motor, mempunyai lahan dan kepala keluarganya sudah mendapatkan pekerjaan yang menopang keluarga.

Sehingga pendamping PKH melihat standarisasi dari rumah, karena banyak KPM yang rumahnya masih dari anyaman bambu dan lantai tanah walaupun ada beberapa kriteria yang lain misalnya dilihat pekerjaan dan penghasilan tulang punggung keluarga, masih memiliki tanggungan anak sekolah ataupun lanjut usia.

“Kalau kategori miskin kayaknya sesuai SOP sudah gak ada kok Mas,” pungkasnya.

Retnowati menambahkan untuk KPM yang mengundurkan diri maka pihaknya siap mengfasilitasi, namun untuk keluarga miskin yang masuk program PKH data tersebut dari pusat sehingga pendamping PKH berwenang. Karena pendataan keluarga miskin berasal dari basis data tahun 2011 lalu kemudian di perbaharui tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan