Pencairan Hibah Panwas Tanpa Lewat APBD-P Didalami

Jumat, 7 Agustus 2015 | 19:24 WIB
Panwas Pilkada Rembang berkantor di kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati di bilangan Jalan Soetomo. (Foto: Pujianto)

Panwas Pilkada Rembang berkantor di kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati di bilangan Jalan Soetomo. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Rembang Suko Mardiono mengaku mendalami usulan pencairan dana hibah untuk panitia pengawas atau Panwas Pilkada tanpa melalui mekanisme APBD-Perubahan.

Suko menyatakan perlu memadukan sejumlah regulasi untuk pengambilan solusi secara bersama. Dia mengakui, Pemkab mesti memiliki komitmen dalam menyukseskan pilkada, tetapi tugas itu pun perlu dilakukan secara cermat agar selamat dan aman.

“Saran dari kami, agar ada koordinasi dulu (soal usulan pencairan dana hibah tanpa melalui mekanisme APBD Perubahan). Ini kami dalami dulu karena ada regulasi yang harus dipadukan,” ujarnya kepada mataairradio.

Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani mengatakan, hibah daerah yang Rp3,2 miliar, baru dicairkan satu miliar. Rp2,2 miliar kekurangannya akan dipenuhi melalui mekanisme APBD Perubahan 2015.

Hingga Jumat (7/8/2015) ini, APBD Perubahan belum ada tanda-tanda akan dibahas. Sementara dana satu miliar yang sudah dicairkan, sudah terbelanjakan. Dia berharap, Pemkab bisa memberikan dulu bon pinjam kas daerah untuk Panwas Pilkada.

“Jika harus mencari dana talangan, kami akan kesulitan. Karena untuk dana sebesar itu, perlu bork (jaminan) dan ada bunga pinjaman. Darimana kami bisa menutup. Kami berharap ada ‘suluran’ dari Pemkab. Syukur bisa mengebon dulu kas daerah sambil menunggu pencairan lewat APBDP,” katanya.

Budi menambahkan, selain kekurangan Rp2,2 miliar dari naskah perjanjian hibah daerah pada tahap pertama, panwas juga memerlukan tambahan dana dua miliar rupiah dan mesti dituangkan pada NPHD tahap kedua.

Tambahan kebutuhan dana ini setelah Menteri Dalam Negeri mengatur perubahan masa tugas panitia pengawas, dalam hal ini panwaskab jadi 10 bulan, panwascam 8 bulan, PPL 6 bulan, dan adanya tambahan pengawas TPS.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan