Penambahan Embung Rembang Terganjal Aturan Pembebasan Lahan

Rabu, 16 September 2015 | 17:25 WIB
Embung Banyukuwung. (Foto: Pujianto)

Embung Banyukuwung. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Rencana penambahan embung di Kabupaten Rembang tidak gampang terwujud sampai Rabu (16/9/2015) ini karena terganjal aturan pembebasan lahan.

Hal itu termasuk penyerapan program 1.000 embung yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,

Menurut Plt Sekda Rembang Hari Susanto, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, pembebasan lahan untuk kepentingan umum, kini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Padahal sebelumnya, pembebasan lahan menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.

Akibatnya, anggaran Rp4,8 miliar dari APBD Kabupaten Rembang untuk pembebasan lahan Embung Kaliombo menjadi tidak bisa diserap tahun ini. Sekda mengaku menunggu penjabaran aturan itu.

“Kami tunggu penjabaran aturannya. Apalagi selain Embung Kaliombo, Pemkab berencana membangun Embung Trenggulunan di Kecamatan Pancur,” kata dia.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanuddin menegaskan, pengadaan lahan untuk embung besar, menjadi kewenangan Pusat.

“Tetapi, untuk fasilitas umum seperti embung kecil dan menengah yang didesa, masih bisa dilakukan tanpa harus menunggu pembebasan lahan dari Pusat,” kata dia.

Caranya dengan sistem tukar guling. Tanah aset desa ditukar-guling dengan tanah yang akan dipakai untuk embung. Ketentuan tersebut, menurutnya diatur dalam undang-undang tentang desa.

“Penyikapan itu pun, bisa dipakai untuk menyerap program 1.000 embung dari Gubernur Jateng,” tandasnya.

Akhsanuddin mengaku sudah berkomunikasi dengan DPU Rembang agar proaktif mengontak provinsi. Pasalnya, jika dibagi rata, tiap kabupaten/kota akan kebagian 32 embung.

“Sejauh ini, Rembang hampir pasti menyerap 1 embung dari Ganjar, untuk dibangun di wilayah Jurangjero-Sluke,” ungkapnya.

Plt Sekda Rembang mengemukakan, selain menambah embung, penanganan kekeringan di kabupaten ini akan ditempuh lewat program pengelolaan sungai terpadu (PPST).

“Alur lima sungai besar di Rembang, mulai Randugunting sampai Sarang, akan dibendung di beberapa titik untuk dibuat cekdam,” jelasnya.

Menurut Hari Susanto, alur lima sungai itu sudah distudi, dan hasilnya memungkinkan dibendung hingga total 76 titik. Tetapi sejauh ini cara itu baru dicoba di 3 titik.

“PPST akan membuat air hujan yang jatuh ke sungai, tidak langsung mengalir ke laut, tetapi terbendung sebagian di cekdam,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan