Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Belum Efektif

Sabtu, 14 November 2015 | 17:40 WIB
Suasana pelayanan di UP3AD atau Samsat Rembang, Selasa. (Foto: Pujianto)

Suasana pelayanan di UP3AD atau Samsat Rembang, Selasa. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak di Kabupaten Rembang, belum sepenuhnya efektif.

Dari sekitar 3.000 objek yang menunggak pajak lebih dari 1 tahun, baru 500-an yang melakukan pemutihan di Samsat Rembang.

Kepala Sub-bagian Tata Usaha Samsat Rembang Teguh Yudi Pristiyanto mengungkapkan, rata-rata wajib pajak yang belum melakukan pemutihan karena menginginkan penghapusan denda dan pokok pajak sekaligus.

“Tetapi Samsat Rembang hanya bisa memutihkan denda pajak atau sanksi administrasinya saja,” ungkapnya Sabtu (14/11/2015) siang.

Menurut Teguh, pertimbangan hanya menghapus denda pajak saja, karena penerimaan pendapatan daerah masih jauh dari target. Tapi denda yang dihapus itu dianggap sudah cukup besar oleh Samsat.

“Jika diperhitungkan, penghapusan denda porsinya hampir separuh dari pokok pajak per tahun yang mesti dibayar,” terangnya.

Pihak Samsat Rembang ditarget 50 persen dari total objek yang menunggak pajak lebih dari 1 tahun, untuk melakukan pemutihan. Masa pemutihan masih berlaku sampai dengan 15 Desember mendatang.

“Kami berharap kepada masyarakat wajib pajak agar memanfaatkan program tersebut. Program yang demikian tak setiap tahun ada, sehingga bisa meringankan pembayaran tunggakan pajak,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, mereka yang menunggak pajak, biasanya terkendala biaya atau sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup pokok.

“Selain itu ada pula yang karena BPKB-nya dijadikan agunan di lembaga keuangan atau bahkan karena hilang,” bebernya.

Teguh menambahkan, guna memangkas tingkat tunggakan pajak akibat hilang atau dijadikannya BPKB sebagai agunan, Samsat Rembang memberi kemudahan.

“Jika sebelumnya, wajib pajak mesti melampirkan surat keterangan BPKB, maka sekarang tidak perlu lagi,” tambahnya.

Namun, untuk sementara ini, hanya wajib pajak yang identitas STNK-nya sama dengan yang di-KTP saja, yang bisa dilayani.

“Cara ini diharapkan bisa memacu pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak, sekaligus memompa tingkat pendapatan daerah,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan