Pemkab Surati BPKP Respon Rekomendasi Pansus Pelabuhan

Rabu, 21 Oktober 2015 | 18:48 WIB
Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang (Foto: Print Screen Google Map)

Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang (Foto: Print Screen Google Map)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyatakan sudah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

BPKP diminta melakukan audit investigasi secara menyeluruh atas lahan reklamasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke atau yang dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Bonang.

Menurut Plt Sekda Rembang Hari Susanto, Rabu (21/10/2015) pagi, langkah tersebut sebagai bentuk respon atas salah satu butir rekomendasi dari Pansus DPRD Rembang yang membahas permasalahan pelabuhan tersebut.

“Baru permohonan audit investigasi ke BPKP Jawa Tengah, yang kami lakukan,” katanya saat dikonfirmasi mataairradio terkait respon Pemkab atas rekomendasi Pansus DPRD Rembang yang membahas permasalahan Tanjung Bonang.

Surat kepada BPKP Jawa Tengah itu sudah dilayangkan pada Senin 19 Oktober lalu. Namun, Hari mengungkapkan, Pemkab Rembang belum secara resmi menerima rekomendasi dari pansus.

“Jujur saja, kami, Pemkab, belum menerima secara resmi rekomendasi dari pansus. Kami tahu 10 butir rekomendasi itu dari media. Saya sudah coba telepon DPRD, tetapi belum tahu kapan akan dikirim,” ungkapnya.

Mengenai respon Pemkab atas 9 butir rekomendasi yang lain, Hari yang kini juga masih sebagai Kepala Bappeda Rembang itu hanya berjanji melakukannya secara bertahap.

“Respon atas butir rekomendasi yang lain, kami lakukan secara bertahap dan tentu saja setelah Pemkab menerima secara resmi rekomendasi dari Pansus DPRD Rembang,” tandasnya.

Hari juga tidak bisa mengira-ngira, kapan seluruh rekomendasi pansus akan tertindaklanjuti, meskipun 10 butir anjuran itu, semua ditujukan ke Pemkab Rembang.

“Semua (respon atas rekomendasi pansus) harus disesuaikan dengan proporsi kewenangan pemerintah kabupaten,” katanya menekankan.

Ditegaskannya, respon atas rekomendasi pansus, menyangkut pelibatan berbagai pihak.

Panitia Khusus DPRD Rembang yang membahas permasalahan Pelabuhan Tanjung Bonang menerbitkan 10 rekomendasi pada rapat paripurna DPRD Rembang, Jumat 16 Oktober lalu.

Selain meminta agar Pemkab memohon BPKP Jawa Tengah untuk melakukan audit investasi, Pemkab antara lain juga agar meminta ke Kantor UPP untuk mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna segera mengesahkan RIP, DLKp, dan DLKr.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan