Pemkab Sosialisasikan Perizinan Secara Elektronik atau OSS

Kamis, 30 Agustus 2018 | 16:28 WIB

Laman oss.go.id. (mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemkab Rembang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) menggelar sosialisasi perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) Rabu (29/8/2018) kemarin di ruang rapat Sekda Rembang.

Acara ini digelar setelah resmi diluncurkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution bulan Juli lalu.

Teguh Gunawarman Kepala DPMPTSP setempat menyatakan sistem OSS ini memudahkan pelaku usaha agar bisa mengakses perijinan dari manapun dan kapan pun, melalui online di oss.go.id.

Sedangkan yang tidak mengerti, pemohon bisa datang ke kantor DPMPTSP dan Naker Rembang untuk mendapatkan bantuan dari petugas.

“Kalau yang yang kurang mengerti bisa datang ke kantor Mas,” ungkapnya.

Selanjutnya Pemohon harus segera mengurus komitmen hutang persyaratan ke OPD yang membidangi.

Dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perijinan yang dimaksud harus mengawal dan berpedoman kepada NSPK (Norma, Standarisasi, Prosedur, dan Kriteria) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri masing- masing.

Menindaklanjuti penerapan perijinan berusaha OSS itu, Pemkab juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan OPD-OPD yang berwenang tentang perijinan dan diketuai oleh Sekda Rembang.

“Ini Pemkab juga membentuk Satgas yang diketuai oleh pak Sekda,” pungkasnya.

Tugas mereka akan mengawal pelaku usaha yang telah menyetujui empat komitmen persyaratan untuk mengurusnya, setelah terpenuhi pihak DPMPTSP akan mengkonfirmasi kembali ke oss.go.id untuk pengeluaran ijin usaha efektif.

 
Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan