Pemkab Rembang Pertimbangkan Pilkades Mundur 2016

Jumat, 20 Februari 2015 | 14:35 WIB
Asisten I Sekda Rembang Subakti. (Foto: mataairradio.com)

Asisten I Sekda Rembang Subakti. (Foto: mataairradio.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak mundur pada 2016.

Hal ini karena anggaran kepanitiaan pilkades di tingkat kabupaten belum terkaver di APBD Induk 2015.

Diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Rembang memangkas anggaran pilkades serentak, yang salah satunya meniadakan pos sebesar Rp100 juta untuk kepanitiaan di tingkat kabupaten.

Asisten I Sekda Rembang Subakti, Jumat (20/2/2015) pagi mengatakan, pemangkasan pos anggaran itu sangat berdampak.

Sedianya, selain untuk persuratan dan monitoring, anggaran itu akan digunakan untuk membiayai pengamanan pilkades. Memang mungkin saja, dana itu dialokasikan pada APBD Perubahan Oktober mendatang.

“Namun karena mepet pilkada, pilkades serentak 43 desa justru bisa saja ditunda pada tahun depan,” katanya kepada mataairradio.

Subakti juga mengatakan, selain persoalan penganggaran dan diperlukannya saran dari forum pimpinan daerah, pelaksanaan pilkades serentak juga masih perlu menunggu kesiapan aturan.

“Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri belum mengatur pilkades antarwaktu,” katanya.

Pilkades antarwaktu adalah pemilihan kepala desa yang dilakukan sebelum masa jabatan kades berakhir, misalnya terhenti karena terkena hukuman pidana atau meninggal dunia.

“Wacana awal, pilkades antarwaktu digelar melalui musyawarah warga seperti pada pilkada tidak langsung,” terangnya.

Namun aturan yang bersifat final dan mengikat, masih belum ada. Sementara pada pilkades langsung, menurut ketentuan terbaru, ada beberapa perubahan yang mencolok.

“Di antaranya soal kepanitiaan pilkades di tingkat kabupaten yang salah satu tugasnya bertanggungjawab atas pencetakan surat suara,” tandasnya.

Subakti menambahkan, dalam aturan terbaru tentang pilkades langsung, jumlah calon kades pun dibatasi maksimal lima orang.

“Jika lebih dari lima, maka panitia pilkades di tingkat kabupaten wajib menggelar seleksi administrasi untuk menyiutkan,” jelasnya.

Dia menegaskan, anggaran pilkades serentak 2015 sudah teralokasi sekitar Rp1,3 miliar. Namun jumlah itu hanya mengkaver kepanitiaan di tingkat desa, belum termasuk pengamanan, persuratan, dan monitoring di tingkat kabupaten.

Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Rembang Gatot Paeran menilai, anggaran yang sudah dialokasikan cukup untuk menggelar pilkades serentak, plus segala kebutuhan di dalamnya.

“Alokasi rata-rata Rp30 juta untuk setiap desa yang menggelar pilkades, kami anggap sudah lebih dari cukup,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan