Pemkab Klaim Antisipasi Meluasnya Konflik Sapto Darmo

Monday, 7 September 2015 | 16:43 WIB
Plt Kepala Kantor Kesbangpolinmas Rembang Romli. (Foto: Pujianto)

Plt Kepala Kantor Kesbangpolinmas Rembang Romli. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemkab Rembang mengklaim sudah mengantisipasi potensi meluasnya konflik warga Desa Plawangan Kecamatan Kragan dengan penganut ajaran Sapto Darmo.

Warga menginginkan pembangunan sanggar atau pasujudan Sapto Darmo dihentikan. Salah satu alasannya, karena pihak Sapto Darmo tidak mengajukan izin secara terang.

Plt Kepala Kantor Kesbangpolinmas Rembang Romli mengatakan, Pemkab sudah menggelar rapat koordinasi di rumah dinas Pjs Bupati yang dihadiri oleh pejabat terkait dan Ketua Sapto Darmo Rembang Sutrisno beserta 10 orang anggotanya.

“Saat itu Pak Camat Kragan, Kades dan LPMD Kragan, serta Pak Asisten I Sekda dan Kabag Hukum juga hadir. Rapat itu digelar bahkan sebelum yang di Balai Desa Plawangan, 2 September lalu,” katanya.

Pada pertemuan yang dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Rembang Suko Mardiono, 27 Agustus silam, disepakati agar Sutrisno sebagai Ketua Sapto Darmo menghentikan proses pembangunan sanggar.

“Dan ketika itu Pak Sutrisno menyatakan bersedia menghentikan proses pembangunan sanggar atau pasujudan,” ungkapnya mengutip keterangan Sutrisno di rapat tersebut.

Memang, kata Romli, Sutrisno alias Sapari sempat mempertanyakan nasib material bangunan yang sudah kadung didatangkan dan menumpuk.

Tetapi forum rapat langsung menyarankan agar material langsung dipakai lagi, tetapi hanya untuk rumah tinggal seperti yang didengar oleh warga di awal, bukan sanggar atau pasujudan.

“Kalau rapat di sini tidak ada tanda tangan kesepakatan,” katanya.

Semenjak polemik Sapto Darmo dan warga Plawangan dikatakan menghangat karena Sutrisno belum mau meneken kesepakatan penolakan pembangunan sanggar, pihak Kesbangpolinmas mengencangkan pemantauan.

“Kami memantau dari jauh melalui berbagai sumber,” katanya.

Dia juga mengingatkan, pembangunan rumah ibadah atau sejenisnya, memerlukan izin dari masyarakat sekitar.

Memang, katanya, syarat pendirian tempat ibadah bagi penganut aliran kepercayaan seperti Sapto Darmo tidak tercantum di SKB dua menteri.

“Hanya saja, pendirian tempat ibadah tetap melalui prosedur restu dari warga,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan