Pemkab Diminta Lakukan Lima Langkah untuk Tanjung Bonang

Jumat, 6 Maret 2015 | 16:51 WIB
Mindo Herbert Sitorus, Komisaris Utama PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK). (Foto: Pujianto)

Mindo Herbert Sitorus, Komisaris Utama PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK). (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Komisaris Utama PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) Mindo Herbert Sitorus meminta kepada Pemkab Rembang agar melakukan lima langkah untuk menyelesaikan sengkarut di Pelabuhan Tanjung Bonang.

Lima langkah itu, menurut Mindo di antaranya agar Pemkab Rembang meminta kompilasi data kronologis terkait kapan mereka yang merasa memiliki hak pemanfaatan tanah pelabuhan menanamkan investasi dan itu mesti dibuktikan.

“Selain itu, Pemkab harus melakukan verifikasi atas data yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan karena bagaimanapun investor mesti dihargai,” katanya.

Ia juga meminta Pemkab untuk melakukan audit legal, administrasi, dan keuangan untuk membuktikan investasi yang dikeluarkan untuk pelabuhan.

Mindo pun mendesak Pemkab Rembang agar memeriksa administrasi perizinan atas mereka yang melakukan investasi.

“Pemkab mesti pula mengecek apa saja yang kurang dari perizinan kepelabuhanan oleh Pemkab Rembang,” sambungnya.

Menurut pihak PRK yang notabene anak perusahaan dari PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya selaku perusahaan milik daerah, lima langkah tersebut perlu ditempuh, agar jelas pihak yang mestinya berhak atas pemanfaatan tanah pelabuhan yang HPL atau hak pengelolaan lahannya sudah atas nama Pemkab.

“PRK adalah badan usaha pelabuhan yang direkomendasi untuk memanfaatkan tanah 8,1 hektare yang ber-HPL. Jika ada kerjasama antara PT RBSJ dengan perusahaan lain terkait pemanfaatan tanah itu setelah terbentuknya PRK, RBSJ wanprestasi. Kami percaya Pemkab bisa menyelesaikan,” katanya.

Pihak PRK kembali menegaskan bahwa pemanfaatan tanah di atas HPL sudah diperjanjikan oleh Pemkab Rembang untuk PT PRK.

Pada naskah perjanjian telah tersebut bahwa PRK mesti memberikan kontribusi kepada Pemkab sebesar ratusan juta rupiah per tahun, setelah hak guna bangunan diterima.

Namun sampai dengan Jumat (6/3/2015) ini, Pemkab Rembang belum mengeluarkan HGB atas HPL. Praktis potensi pendapatan daerah tak tergarap.

Plt Bupati Rembang Abdul Hafidz pernah menyatakan sedang memproses HGB atas tanah pelabuhan yang 8,1 hektare dan akan selesai dalam waktu segera.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan