Pemkab Anggarkan Rp80 Miliar Dana Desa di APBD 2015

Selasa, 28 Oktober 2014 | 18:07 WIB
Ilustrasi (Foto:Pujianto)

Ilustrasi (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Pemerintah Kabupaten Rembang akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar untuk dana desa pada APBD 2015. Alokasi ini merupakan amanat Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBN.

“Dengan alokasi anggaran sekitar Rp80 miliar, maka jika dirata-rata, setiap desa dari 287 desa, akan mendapatkan alokasi rata-rata Rp270 juta. Belum yang anggaran khusus desa dari pengalihan anggaran PNPM Mandiri Perdesaan,” ungkap Pelaksana Tugas Bupati Rembang Abdul Hafidz, Selasa (28/10/2014).

Hafidz yang berbicara di forum Dinamika Pembangunan di Pendapa Kecamatan Sluke menyebutkan bahwa anggaran khusus desa, pengalihan dari anggaran PNPM Mandiri Perdesaan sebesar rata-rata Rp125 juta per desa.

“Sehingga mulai tahun depan, setiap desa diperkirakan mendapatkan anggaran rata-rata Rp400 juta. Namun anggaran ini diberikan berdasarkan kriteria antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan, sehingga besaran dana yang diterima tiap desa berbeda,” tandasnya.

Plt Bupati mengakui, penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Pemkab Rembang belum akan maksimal pada tahun 2015. Dia menyebut masih perlu menunggu sejumlah peraturan pendukungnya.

“Selain Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 Tahun 2014, kami juga masih menunggu peraturan pendukungnya, termasuk peraturan daerah. Kita yakin peraturan pendukung ini akan bisa selesai tahun ini juga,” pungkasnya.

Forum Dinamika Pembangunan di Kecamatan Sluke turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Gunasih, sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-kabupaten, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di wilayah Kecamatan Sluke.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan