Pemerintah Diminta Susun Parameter Baru Terkait Kemiskinan

Rabu, 9 Januari 2019 | 17:48 WIB

Sekretaris GP Ansor Rembang, Pujianto. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Capaian penurunan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rembang yang disampaikan oleh Bupati beberapa waktu lalu sebesar tiga persen mendapatkan apresiasi dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor Rembang.

Sekretaris GP Ansor Rembang Pujianto menyatakan mengapresiasi namun ia mempertanyakan kembali indikator kemiskinan yang digunakan oleh Pemda apakah benar-benar mampu memotret kemiskinan yang ada secara faktual di lapangan.

Ia mencontohkan dari parameter angka garis kemiskinan yang secara nasional per Maret 2018 sebesar Rp 401.220 per bulan untuk satu orang. Jika dalam satu keluarga ada empat orang maka paling tidak kepala keluarga harus berpenghasilan Rp 1.604.880 per bulan.

Padahal jika diukur kebutuhan makan dengan asumsi satu orang membutuhkan konsumsi beras sebanyak 0,2 kilogram per hari maka perlu 24 kilogram beras dalam satu bulan jika ada empat orang dalam satu keluarga.

Jika harga beras Rp 8.500 per kilogram maka dalam satu bulan satu keluarga mengeluarkan uang sebanyak Rp 204.000 per bulan. Dan hal tersebut belum variabel yang lain seperti sayur, lauk, susu, dan kebutuhan yang lain.

“Jadi capaian yang disampaikan pemerintah menurut saya masih semu,” ungkapnya.

Puji juga mengingatkan agar pemerintah jangan berpuas diri dengan capaian tersebut dan perlu menyusun kembali parameter baru terkait kemiskinan sehingga angka-angka yang ditampilkan dalam infografis tidak hanya klaim saja.

Bank Dunia sampai saat ini sudah menggunakan angka sebesar 5,5 dolar atau Rp 77 ribu sebagai standart angka kemiskinan. Dan itu bisa dijadikan acuan untuk standart kedepannya.

Sekretaris PWI ini juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfikir pengentasan kemiskinan dengan program-program jangka pendek saja seperti bedah rumah namun lebih berorientasi jangka panjang.

Ia mencontohkan salah satu program yaitu PKH yang ketika awal peluncuran program, keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 41 ribu walaupun saat ini berkurang sebanyak lima ribu KPM menjadi 36 ribu KPM, namun yang perlu digarisbawahi adalah hanya 24 KPM saja yang secara mandiri keluar dari PKH dan merasa sudah mampu atau keluar dari garis kemiskinan.

Sedangkan yang lain masih merasa miskin agar terus mendapatkan suplay bantuan dari pemerintah.

“Dua puluh empat orang dari 41 ribu ini kan miris Mas, walaupun kita harus tetap mengapresiasi,” pungkas Caleg PKB asal Dapil Sumber-Kaliori.

Harapannya Pemerintah tidak hanya klaim prestasi saja namun membuktikan bahwa masyarakat benar-benar keluar dari garis kemiskinan.

Penulis: Mohammad siroju Munir
Editor: Mohammad siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan