Lespem Anggap Janggal Rencana Pelelangan Kapal Pemkab Rembang

Senin, 4 Agustus 2014 | 16:03 WIB
Bambang Wahyu Widodo menunjukkan salinan nota dinas DPPKAD Rembang kepada Plt Bupati Abdul Hafidz. (Foto:Pujianto)

Bambang Wahyu Widodo menunjukkan salinan nota dinas DPPKAD Rembang kepada Plt Bupati Abdul Hafidz. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang menganggap janggal rencana pelelangan kapal pengumpul ikan atau “collecting ship” milik Pemkab. Menurut Lespem, rencana pelelangan kapal yang dibuat dengan dana APBD Rembang sebesar Rp1,26 miliar ini terkesan diam-diam.

Koordinator Lespem Bambang Wahyu Widodo menilai, pengelolaan kapal bernama lambung “Makmur” ini tidak jelas sejak selesai dibuat. Kapal dengan tonase kotor 80 GT ini dibuat di Kabupaten Batang pada tahun 2007. Namun belakangan, kapal ini mangkrak di Kali Juwana.

Salah satu alasan mangkrak adalah ganjalan peraturan operasional. Pasalnya, setahun setelah dibuat, terbit aturan bahwa SIUP dan SIKPI kapal hanya dapat diterbitkan untuk perorangan atau badan hukum.

Sebelum dilelang, Lespem meminta penjelasan kepengelolaan kapal selama tujuh tahun berlalu. Apalagi kapal pengumpul ikan milik Pemkab Rembang ini memiliki spesifikasi yang tidak sesuai untuk kategori “collecting ship”. Salah satunya dilihat dari tidak adanya ruang pendingin atau “coldstorage”.

Pada sesi jumpa pers Senin (4/8) pagi, Bambang juga mengungkap kecurigaannya terhadap kepengelolaan kapal tersebut oleh Dinas Pendidikan dan sempat diperbantukan untuk SMK Kelautan. Menurutnya, proses ini mesti dijelaskan agar kecurigaan ini tidak sampai berujung pada persoalan hukum.

Melihat kejanggalan, terutama terkait mangkraknya kapal selama tujuh tahun dan diklaim Pemkab tidak dimanfaatkan pihak lain, Lespem menengarai ada pribadi atau oknum “orang penting” yang justru mengelolanya. Untuk menjawab spekulasi ini, pihaknya meminta Pemkab memberikan penjelasan.

Bambang menyatakan akan menunggu penjelasan yang memadai dari Plt Bupati dan Sekda Rembang selalu pengelola Barang Milik Daerah atau BMD. Jika penjelasan dari Pemkab nantinya, jauh dari gamblang, bisa jadi persoalan ini menggelinding ke meja hukum.

Sementara itu, disinggung apakah dirinya sudah sempat mengonfirmasikan kejanggalan tersebut kepada Plt Bupati atau Sekda, Bambang menyatakan sudah mengontak dua pejabat itu. Menurutnya, Plt Bupati Abdul Hafidz mengklaim telah ada lampu hijau dari BPK. Sementara Sekda Hamzah Fatoni justru akan menelaahnya lagi.

Dalam nota dinas tentang kajian atas rencana penjualan kapal perikanan milik Pemkab Rembang, yang diteken oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mustain pada 12 Juni lalu, rencana pelelangan tersebut agar kapal tidak terlalu lama mangkrak dan nilai jualnya rendah.

Saat ini, dengan nilai penyusutan aset tetap sebesar Rp126 juta per tahun, kapal milik Pemkab diklaim tinggal memiliki nilai sebesar Rp400 juta. Pemkab beralasan, penjualan barang milik daerah bisa dilakukan salah satunya apabila secara ekonomis lebih menguntungkan daerah. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



2 comments
  1. jumari

    Agustus 4, 2014 at 11:10 pm

    melelang kapal pemkab adalah satu cara memutus mata rantai jejak korupsi pengadaan kapal berikut tanggungjawabnya. ini persis upaya menswatanisasi / privatisasi TPI tasik agung setelah sukses menswastanisasi taman kartini. berikutnya menjual PT RBSJ berikut pom bensinnya. supaya jejak korupsi yang melibatkan pejabat teras birokrasi dan DPRD Rembang bisa dihilangkan!!!!

    Reply
  2. jabrik

    Agustus 4, 2014 at 11:14 pm

    periksa otak dibalik pelelangan kapal pemkab yang dibeli dan dioperasionalkan dengan penuh cara korupsi dan kotor!!!!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan