Pejabat DPU akan Dipanggil Soal Pinjam “Bendera” Garap Proyek

Selasa, 2 Desember 2014 | 17:39 WIB
Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang. (Foto: orangrembang.com)

Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Rembang. (Foto: orangrembang.com)

 

REMBANG, mataairradio.com – Salah seorang pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Rembang yang semestinya menjadi pengawas setiap kegiatan pembangunan infrastruktur, justru belakangan ditengarai menjadi penggarap proyek dengan meminjam “bendera” atau perusahaan milik rekanan.

Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mendapat aduan dari sejumlah rekanan mengenai praktek tersebut berencana memanggil pejabat dan beberapa kontraktor pengadu, untuk dipertemukan dalam forum klarifikasi.

“Rencana besok hari Kamis (4/12/2014) kita panggil kedua belah pihak, baik dari pihak rekanan maupun oknum di DPU. Kami akan meminta keterangan secara berimbang,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Rembang Mohammad Imron kepada mataairradio.com, Selasa (2/12/2014).

Imron mengaku sudah mengantongi nama pejabat di DPU yang diadukan oleh rekanan. Namun pihaknya menegaskan tak akan menerima keterangan dari sepihak, tetapi perlu ditelusuri kebenarannya dengan mengonfirmasi pihak yang satunya.

“Nama sudah kita kantongi. Kami nggak mau bertindak sepihak. Kami juga akan investigasi dan turun ke lapangan. Hari ini (2/12/2014) staf pendamping di komisi kami telah kita perintahkan untuk koordinasi dengan DPU,” tandasnya.

Terungkapnya peran salah satu pejabat DPU yang menjadi penggarap proyek dengan cara meminjam bendera atau perusahaan milik salah satu rekanan ini, kala sejumlah kontraktor mendatangi ruang Komisi C DPRD Rembang, Senin (1/12/2014).

Para rekanan proyek DPU Rembang itu sedianya hanya mengadukan perkataan atau jawaban mengenakkan yang diterima dari oknum pejabat di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum.

Namun di tengah proses audiensi dengan pihak Komisi C, salah seorang rekanan menyebut nama pejabat lain di DPU yang dituding menjadi penggarap proyek dengan cara meminjam perusahaan milik salah satu rekanan.

“Kalau yang diadukan oleh rekanan itu terbukti benar adanya, ya patut disesalkan dan pasti akan kami rekomendasikan tindakan tegas. Sebagai pejabat, tak dibenarkan hal semacam itu,” tegas Mohammad Imron.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rembang yang ditemui wartawan seusai kegiatan apel siaga bencana di Lapangan Rumbut Malang, Kompleks Gedung Haji di bilangan Jalan Pemuda Rembang mengaku belum mendengar kabar yang berkembang soal salah satu pejabat DPU yang menjadi penggarap proyek.

“Namun kita akan cari tahu, termasuk akar persoalannya. Kami akan undang untuk klarifikasi. Kalau ada yang perlu dibenahi, akan kita benahi. Kalau ada pelanggaran yang terbukti, akan kita tindak,” ujarnya singkat.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




2 comments
  1. makmun

    Desember 2, 2014 at 6:47 pm

    ayo bukak bukakan sekalian. kalo PNS sudah lama tidak boleh mengerjakan proyek kok masih mroyek wajib diglangse itu. Demikian juga untuk anggota DPRD jelas tidak diperbolehkan merangkap jadi kontraktor. Tapi kenyataannya banyak anggota DPRD yang menggarap sendiri dana aspirasinya. sudah banyak data tentang itu selama hampir 10 tahun ini. banyak wakil rakyat yang terhomrat menggarap proyek asal-asalan bahkan ada yang fiktif. ini dipelopori oel pratai demokrat dan antek-anteknya. banyak anggota DPRD melebihi para kontraktor, karena memiliki alat berat dan gudang penyimpan bahan bangunan. ayo buka- bukan sekalian dibersihkan maling-maling di DPRD Rembang biar rakyat sejahtera dan mendapatkan kualitas bangunan sesuai RAP dan keinginan masyarakat!!! ayo kita glangse hampir 80% persem anggota DPRD maling proyek!!!

    Reply
  2. nDlogog

    Desember 3, 2014 at 2:07 am

    SETUJU!!!! GLANGSE MALING2 BERDASI…BUKTIKAN BAHWA ANGGOTA DEWAN MASIH BISA DIHORMATI DAN PUNYA NYALI UNTUK MEMBUKA BOROK2 YANG SELAMA INI TERJADI…

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan