PBNU Dorong Bahtsul Masail Sentuh Peraturan Perundangan

Senin, 1 Mei 2017 | 14:27 WIB

Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar Farid Mas’udi memberikan mauidlah hasanah di hadapan para calon peserta bahtsul masail di Pesantren Raudlatut Thalibin Leteh Rembang, Senin (1/5/2017). (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masdar Farid Mas’udi mendorong pelaksanaan bahtsul masail yang menyentuh urusan peraturan perundangan seperti undang-undang berikut turunannya hingga peraturan daerah.

Ia mengatakan, bahtsul masail tak terbatas pada persoalan ubudiyah atau ibadah dan muamalah atau hubungan antarmanusia serta ijtimaiyah atau persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi juga bisa dilakukan terhadap persoalan qanuniyah atau peraturan-peraturan bernegara.

Menurut Masdar, bahtsul masail yang menyentuh urusan qanuniyah diperlukan guna memberikan kontribusi terhadap pemecahan persoalan bangsa, sekaligus agar peraturan yang dikritisi atau peraturan baru yang akan diundangkan nantinya, memiliki legitimasi tinggi.

“Majelis bahstul masail sangat strategis dan bisa mewarnai kehidupan bernegara. Di tiap daerah ada ratusan bahkan ribuan perda. Ini mesti dilihat. Jangan-jangan tidak memihak pada rakyat. Bahtsul masail bisa dilakukan untuk mengkritisi atau mengusulkan perda baru,” katanya.

Masdar yang memberikan sambutan pada pembukaan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah di Pesantren Raudlatul Thalibin Leteh Rembang, Senin (1/5/2017), juga mengatakan, apabila peran tersebut diambil, maka bahstul masail bisa digelar rutin.

“(Bahstul masail qanuniyah) Ini konkret. Tak cukup setengah tahun sekali. (Caranya) Ada tim, mana (Perda) yang bermasalah. Kemaslahatan menjadi sah, apabila dikaji secara mendalam dan disepakati. Jika itu dilakukan, maka ruh rahmatan lil alamin akan nyata,” katanya.

Ia menjelaskan, agar tidak tumpang tindih, bahtsul masail guna mengkritisi peraturan daerah atau guna peraturan daerah yang baru, perlu ada pembagian konsentrasi. Suriah PCNU bisa fokus ke perda di lingkup kabupaten, suriah PWNU fokus ke perda provinsi, dan PBNU fokus ke UU.

“Kalau ini diambil nggak ada liburnya. Bahstul masail bisa bersinergi dengan DPRD. DPRD dan para ahli di bidangnya bisa memberi pandangan, dan para kiai melalui bahstul masail bisa menyodorkan kaidal ushul fikihnya. Legitimasinya akan menjadi sangat tinggi,” katanya.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Najib Hasan mengatakan bahtsul masail merupakan tradisi turun temurun di Nahdlatul Ulama, sekaligus sebagai wahana kaderisasi para pemikir di kalangan Nadhliyin.

Namun ia mengingatkan bahwa hasil bahtsul masail bersifat rekomendasi. Peringatan itu dikutipnya dari mendiang Kiai Haji Sahal Mahfuz, Rais Am PBNU. Karenanya, kata Najib, tidak perlu ada pengawalan secara berlebihan terhadap hasil bahtsul masail.

Ia pun mengatakan bahtsul masail bisa digelar di berbagai tingkatan pengurus Nahdlatul Ulama. Menurutnya, tidak berarti bahtsul masail yang digelar oleh PBNU selalu lebih hebat, karena persoalan yang dibahas beragam dan tematik.

“Saat ini, kami sedang berupaya mengumpulkan dokumentasi hasil bahtsul masail di berbagai tingkatan. Tujuannya untuk mempublikasikannya dalam bentuk digital. Semangat dokumentasi ini adalah guna sosialisasi dan untuk menyebarkan islam yang damai dan toleran,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan