Partai Beda Pendapat Pahami Aturan Jumlah Maksimal 15 APK Per Desa

Kamis, 10 Januari 2019 | 15:49 WIB

SK KPU Nomor 1096 Pasal 12 mengatur jumlah penambahan APK yang tengah menjadi perdebatan karena beda pemahaman. (Foto: mataairradio.com)

 

 

REMBANG, mataairradio.com – Beberapa partai politik berbeda pandangan terkait pemahaman SK KPU nomor 1096 yang mengatur tentang jumlah tambahan alat peraga kampanye (APK) tiap desa.

Pengurus DPD Golkar Kabupaten Rembang Bambang Suprayitno menafsirkannya menjadi dua. Yang pertama penafsiran jumlah 15 APK tersebut untuk DPR RI 15 APK, kemudian 15 APK lagi untuk DPR Provinsi dan 15 lagi untuk DPRD Kabupaten dalam satu partai.

Akan tetapi penafsiran yang lain sesuai dengan Rakor dengan Bawaslu dan KPU di Fave Hotel beberapa waktu lalu disepakati bahwa 15 APK untuk tiap Caleg.

“Itu penafsiran kita Mas, kebetulan saya dipercaya sebagai penghubung antara partai dengan penyelenggara,” ujar pria yang akrab di sapa Yeyek.

Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Rembang Henry Wahyudi saat dihubungi reporter mataair radio berharap bahwa semakin banyak Parpol diberi kesempatan untuk memasang gambar agar masyarakat bisa lebih mengenal calonnya.

Saat ini Partai Garuda berpendapat bahwa jumlah APK sebanyak 15 buah yang dimaksud oleh SK KPU tersebut adalah per Caleg dalam satu desa.

“Kalau lebih banyak kita malah lebih senang Mas,” tegasnya.

Pendapat lain disampaikan oleh Ketua DPD Berkarya Kabupaten Rembang Riyadi yang memahami bahwa aturan tersebut sudah jelas yaitu jumlah maksimal 15 APK per Parpol bukan per Caleg.

Hal senada juga disampaikan komisioner KPU Zaenal Arifin yang bahkan sudah berkonsultasi dengan KPU Provinsi yang menyatakan bahwa aturan tersebut maksimal 15 APK per Parpol bukan per Caleg.

Iapun menegaskan bahwa dalam Rakor dengan Bawaslu dan Parpol beberapa waktu lalu ada sesi tanya jawab dan dirinya dengan tegas menyampaikan aturan tersebut ke Parpol maupun Bawaslu.

“Sudah kami konsultasikan ke KPU Provinsi dan jawabannya adalah 15 APK per Parpol, dan juga akan di komunikasikan dengan Bawaslu Jawa Tengah,” Pungkasnya.

Dalam SK KPU Nomor 1096 Pasal 12 poin B disebutkan bahwa jumlah penambahan APK untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik peserta Pemilu, dan perseorangan Anggota DPD terdiri dari;

Baliho, sebanyak lima buah di desa/kelurahan atau sebutan yang lain. Spanduk paling banyak sepuluh buah di desa/kelurahan atau sebutan yang lain. Dan Bilboard atau videotron paling banyak dua buah di Kabupaten/kota.

Perbedaan penafsiran baik antara Bawaslu, KPU, maupun Parpol dalam hal ini ada pada poin Caleg apakah sebagai Peserta Pemilu atau peserta Pemilu adalah Partai Politik.

 

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Mohammad Siroju Munir

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan