Panwaslu Dalami Kasus PNS Aktif Kampanye di Sumber

Kamis, 30 Januari 2014 | 17:57 WIB
Mukhlis Ridlo, Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang (Foto:Puji)

Mukhlis Ridlo, Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang (Foto:Puji)

REMBANG, MataAirRadio.net – Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Rembang sedang mendalami temuan panitia pengawas kecamatan mengenai seorang PNS yang diduga terlibat aktif kampanye calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD) di salah satu pertemuan di Kecamatan Sumber.

PNS berinisial HS diketahui menyampaikan pidato pada sebuah acara di Gedung KPRI Sumber. Saat pidato tersebut, yang bersangkutan diduga melontarkan pernyataan bernada ajakan untuk mendukung salah satu calon DPD. Kamis (30/1) pagi, Panwaslu memanggil HS untuk diminta klarifikasi.

Anggota Panwaslu Rembang Eko Pulung mengatakan, pihaknya belum bisa membeberkan hasil klarifikasi terhadap HS. Panwaslu berdalih masih harus melakukan klarifikasi dengan pihak lain, misalnya dari peserta pertemuan. Eko berharap sudah ada keputusan akhir mengenai HS pada minggu depan.

Ketua Panwaslu Rembang Muchlis Ridlo juga mengatakan, kasus HS memang masih dalam pengkajian di tingkat panitia pengawas. Menurutnya jika setelah proses pengkajian dan klarifikasi, HS dinyatakan telah terbukti menjadi tim sukses atau tim kampanye aktif dari salah satu calon DPD, maka pihaknya akan menentukan langkah.

Paling ringan, menurut Muchlis, yang bersangkutan akan dilaporkan kepada Pimpinan SKPD yang menaungi HS untuk diberikan sanksi. Namun HS juga terancam diproses melanggar tindak pidana Pemilu. Berdasarkan ketentuan, HS bisa dijerat ancaman hukuman maksimal dua tahun dan dengan maksimal Rp24 juta, jika terbukti bersalah.

Panwaslu menegaskan, pihaknya akan memproses temuan panwascam tersebut sesuai aturan. Senada dengan Eko Pulung, Ridlo memperkirakan sudah akan ada keputusan akhir mengenai HS, pada minggu depan.

Meski belum tentu terbukti, Panwaslu Rembang berharap kepada PNS agar tidak terlibat dalam kampanye caleg maupun calon anggota DPD. Hadir secara pasif saja tidak boleh, apalagi sampai aktif menjadi tim kampanye. Tidak hanya PNS, aparat TNI/Polri juga diharapkan menjaga netralitasnya. Belum lama ini, Panwaslu juga membubarkan pertemuan calon anggota legislatif yang dilakukan di rumah salah satu kepala desa di Kecamatan Sedan. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan