Panwaslu Klaim Tidak Ada Gugatan Pilgub Di Rembang

Senin, 2 Juli 2018 | 23:23 WIB

Lambang Panwaslu Kabupaten Rembang.

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwalu) Kabupaten Rembang mengklaim tidak akan ada gugatan pada Pilgub Jateng yang digelar Rabu (27/6/2018) lalu.

Ketua Panwaslu Rembang Totok Suparyanto menjelaskan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bila pasangan calon akan menggugat hasil pemilihan.

Salah-satunya, menurut Totok, terhadap daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 12 juta, maka untuk mendaftarkan gugatan, selisih perolehan suaranya mesti di atas 0,5 persen.

“Untuk Pilgub Jawa Tengah, dengan penduduk 36 juta lebih serta selisih perolehan suara Ganjar-Yasin dan Sudirman-Ida sekitar 17 persen, maka gugatan sengketa hasil pemilihan tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, dari pemungutan dan penghitungan suara pada Pilgub kemarin, menurut Panwaslu, sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Totok menilai, sejak pemungutan suara hingga pleno rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan, dan pengiriman kotak suara dari PPK ke KPU, Panwaslu tak menemui persoalan.

Ia mengakui ada beberapa kesalahan yang terjadi misalnya KPPS salah memasukkan form ke dalam kotak, tetapi tidak terkategori sebagai pelanggaran berat dan langsung ditangani.

Kini pihaknya tinggal mengawal pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Rembang pada Kamis 5 Juli mendatang.

“Dari pelaksanaan Pilgub 27 Juni lalu, yang perlu dievaluasi di antaranya ketaatan tim kampanye pasangan calon terhadap peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan pencopotan alat peraga kampanye. Mestinya pihak pasangan calon yang mencopotnya, tetapi yang terjadi justru seluruhnya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu.

 

Penulis: Mohamad Siroju Munir

Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan