Panwaslu Rekomendasi Sanksi Penggunaan Motor Dinas untuk Kampanye

Kamis, 12 Juni 2014 | 17:51 WIB
Ketua Panwaslu Muchlis Ridho saat menunjukkan lembaran foto sepeda motor dinas yang digunakan pada kampanye tertutup pasangan Jokowi-JK di Kalitengah Pancur, Senin (96) lalu. (Foto:Pujianto)

Ketua Panwaslu Muchlis Ridho saat menunjukkan lembaran foto sepeda motor dinas yang digunakan pada kampanye tertutup pasangan Jokowi-JK di Kalitengah Pancur, Senin (96) lalu. (Foto:Pujianto)

REMBANG, MataAirRadio.net – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rembang merekomendasikan sanksi terhadap penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan kampanye Pilpres 2014. Panwaslu menemukan penggunaan sepeda motor plat merah pada sebuah kegiatan kampanye salah satu pasangan capres-cawapres di Desa Kalitengah Kecamatan Pancur pada 9 Juni 2014.

Ketika dilakukan klarifikasi, sepeda motor jenis Honda Win bernomor polisi K 9721 HD, digunakan oleh Moh Pamuji, Kabag Tata Usaha TPI Karanganyar Kecamatan Kragan. Yang bersangkutan menghadiri kegiatan kampanye tertutup pasangan Jokowi-JK.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Muchlis Ridlo mengaku telah mengklarifikasi Pamuji pada Kamis (12/6) pagi. Klarifikasi dilakukan atas dasar temuan dari PPL Desa Kalitengah dan Panwas Kecamatan Pancur. Yang bersangkutan mengaku tidak tahu kalau ada larangan seperti itu. Namun rekomendasi sanksi tetap disampaikan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.

Muchlis Ridlo menegaskan, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Memang tidak ada pelanggaran pidana, tetapi sanksi administrasi perlu diberikan sebagai efek jera. Meski penggunanya bukan seorang PNS, tetapi penggunaan sepeda motor dinas untuk kegiatan kampanye, tidak bisa dibenarkan.

Rekomendasi yang dilayangkan oleh Panwaslu diharapkan bisa menjadi “warning” atau peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara.

Selain menyampaikan rekomendasi berupa sanksi kepada Sekda Rembang dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah, Panwaslu juga menembuskan rekomendasi itu kepada KPU Kabupaten Rembang.

Komisi Pemilihan Umum mestinya giat menyosialisasikan aturan tentang larangan pelibatan alat dan fasilitas negara dalam kampanye. KPU juga diminta meningkatkan komunikasi dengan semua pihak yang terkait. (Pujianto)

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan