Panwaslu Copot Baliho Bergambar Ketua DPD Nasdem

Jumat, 9 Maret 2018 | 19:17 WIB

Alat Peraga Kampanye (APK) berupa aliho di dekat Masjid Pamotan saat di tertibkan oleh petugas. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rembang mencopot baliho partai politik bergambar Ketua DPD Partai Nasdem setempat Bayu Andriyanto di dekat Masjid Pamotan, Jumat (9/3/2018) siang.

Pencopotan dilakukan bersama pihak partai politik yang bersangkutan. Sebelumnya, baliho serupa juga sempat terpasang di kawasan Bundaran Pasar Rembang pada Rabu (7/3/2018). Namun baliho ini kemudian dilepas oleh pemasang pada sore harinya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Rembang Totok Suparyanto mengatakan, baliho Parpol bergambar Ketua DPD Nasdem Bayu Andriyanto diturunkan karena melanggar aturan.

Menurut Totok, baliho tersebut termasuk bagian kampanye. Pemasangan baliho semacam itu baru boleh dilakukan nanti pada masa kampanye Pemilu 2019 atau mulai 23 September 2018.

Pada masa sekarang, Parpol hanya boleh memasang bendera dan menggelar pertemuan terbatas. Itu pun, Totok mengingatkan bahwa pemasangan bendera Parpol tidak boleh dilakukan di tempat terlarang seperti di jalan protokol seperti Jalan Diponegoro.

“Selain baliho, kami sempat mendapati pemasangan bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di sepanjang Jembatan Karanggeneng, Rembang. Namun sebelum ditertibkan oleh pihak Panwaslu, otoritas partai yang bersangkutan berinisiatif mencopotinya,” terangnya, Jumat (9/3/2018).

Menurutnya, pemasangan bendera Parpol di Jembatan Karanggeneng dan bilangan Jalan Diponegoro melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Sebenarnya, Parpol sudah pernah diajak bicara oleh Panwaslu mengenai peringatan pemasangan alat peraga kampanye ilegal. Parpol juga mendorong adanya tindakan tegas dari Panwaslu bila ada partai yang melanggar.

“Hanya saja, pemberedelan alat peraga kampanye ilegal tidak bisa serta merta. Mesti didahului dengan surat. Soal penindakannya, dilakukan bersama antara Satpol PP dan Panwaslu atau Panwascam dan Kasi Terantib kecamatan,” pungkasnya.

Totok menambahkan, pencopotan alat peraga kampanye (APK) ilegal untuk Pemilu 2019 akan terus dilakukan. Sebelum ini, Panwaslu tercatat sudah beberapa kali melakukan penertiban APK ilegal. Mulai tanggal 23 Februari 2018 hingga 6 Maret lalu.

 

Penulis: Pujianto

Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan