Panwaslih Temukan 21 PPS Terindikasi Terlibat Parpol

Senin, 20 November 2017 | 19:08 WIB

Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) kepada KPU Kabupaten Rembang, terkait penemuan 21 nama panitia pemungutan suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 yang terindikasi terlibat partai politik (Parpol).
(Foto : mataairradio)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Rembang menyatakan menemukan 21 nama panitia pemungutan suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 terindikasi terlibat partai politik (Parpol).

21 nama itu tersebar di 11 dari 14 kecamatan. Hanya Kecamatan Sluke, Pamotan, dan Sale yang bebas dari PPS terindikasi terlibat sebagai anggota Parpol.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar-Lembaga Panwaslih Kabupaten Rembang M Dhofarul Muttaqiin mengungkapkan, 21 anggota PPS yang terindikasi sebagai anggota Parpol ditemukan berdasarkan penelusuran pada lembar penelitian administrasi keanggotaan partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, sebagaimana tertera di Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

“Kami teliti satu per satu nama anggota Parpol yang datanya ada di KPU, sebagaimana berita acara KPU tanggal 14 November 2017. Kami temukan 21 nama yang memiliki kesamaan dengan nama anggota Parpol,” terang Muttaqiin, Senin (20/11/2017).

Panwaslih Kabupaten Rembang sudah menginventarisasi nama-nama PPS terpilih yang terindikasi terlibat Parpol. Selanjutnya, Panwaslih akan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Rembang agar temuan tersebut ditindaklanjuti.

“Anggota PPS tidak boleh menjadi anggota partai politik sebagaimana ketentuan dalam PKPU 12 Tahun 2017 Pasal 18, ayat 1 huruf (e).  Sebab, sebagai penyelenggara Pemilu dituntut harus independen dan menjaga integritasnya,” tegasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Rembang Minanus Suud menyatakan, laporan dari Panwaslih akan ditindaklanjuti segera.

“Laporan tersebut akan segera kami tindaklanjuti dengan cara konfirmasi faktual terhadap anggota PPS yang bersangkutan,” tegasnya.

Suud memastikan, PPK di kecamatan terkait akan bekerja untuk verifikasi lapangan dan memastikan apakah yang bersangkutan adalah anggota Parpol atau tidak anggota partai politik.

Sebab, menurutnya, simpatisan belum tentu anggota Parpol. Apalagi berdasarkan verifikasi data keanggotaan Parpol, ditemukan banyak yang hanya dicatut namanya oleh partai politik, dan menolak dicatat sebagai anggota.

“Kami akan memerintahkan PPK setempat untuk terjun lapangan,” katanya.

Suud menegaskan, jika anggota PPS yang bersangkutan benar-benar anggota Parpol, maka secara otomatis akan gugur sebagai anggota PPS.

Pasalnya, menurut peraturan, penyelenggara Pemilu harus netral dan bebas dari keanggotaan partai minimal selama lima tahun.

“Kalau terbukti, ya otomatis gugur sebagai anggota PPS. Peraturan sudah mengatur hal itu. Tapi sekali lagi kita harus tunggu hasil verifikasi lapangan, dan ini adalah bentuk tindak lanjut dari laporan Panwaslih,” pungkasnya.

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan