Panwas Temukan 23 PPDP Diduga Bermasalah

Friday, 12 January 2018 | 18:46 WIB

Daftar PPDP diduga terlibat partai politik di Kabupaten Rembang. (Foto: Mohammad Siroju Munir)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panwaslu Kabupaten Rembang menemukan 23 orang petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) diduga bermasalah karena terindikasi sebagai anggota partai politik tertentu.

Satu orang di antaranya pernah menjadi Caleg dari PBB pada Pemilu 2014.

Anggota Panwaslu Kabupaten Rembang Amin Fauzi mengungkapkan, 23 orang PPDP diduga bermasalah itu tersebar di Kecamatan Lasem, Sale, Pancur, Rembang, Sluke, Bulu, Kragan, dan Sulang.

“Data itu ditemukan dari pencocokan keanggotaan partai politik yang diserahkan partai kepada KPU,” katanya.

Atas indikasi ini, Panwaslu sudah melayangkan surat rekomendasi ke KPU.

“Jika ternyata anggota PPDP terbukti terlibat partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, maka KPU harus menggantinya,” tegasnya.

Komisioner KPU Kabupaten Rembang Maftukhin mengakui menerima surat hasil pengawasan dari Panwaslu, soal adanya kesamaan nama dan identitas lainnya dari 23 PPDP itu dengan anggota Parpol, sebagaimana daftar nama yang diserahkan partai.

“KPU sudah melayangkan surat kepada PPK untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada calon PPDP yang bersangkutan. Disebut calon PPDP karena mereka belum ditetapkan,” katanya.

Menurut Maftukhin, seorang yang masuk daftar nama dukungan Parpol belum tentu anggota partai politik. Mereka harus diklarifikasi benar mendukung alias menjadi anggota Parpol atau justru tidak.

“Benar atau tidak benar, mesti dibuktikan dengan surat pernyataan,” tandasnya.

Hingga Jumat (12/1/2018) siang, belum semua kecamatan melaporkan hasil klarifikasi atas dugaan keterlibatan PPDP dalam partai politik.

PPK diberi waktu hingga 17 Januari mendatang atau sebelum penetapan PPDP, untuk melaporkan hasil klarifikasi mereka.

Bila benar menjadi anggota Parpol, seorang tidak bisa menjadi PPDP, sehingga usulan dari PPS harus diganti.

SK PPDP dibuat oleh KPU sebagai bekal bagi mereka untuk melakukan Coklit data pemilih mulai 20 Januari mendatang.

 

Penulis: Mohammad Siroju Munir
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan