Panwas Pilkada Ancam “PHK” Sementara Semua PPL

Senin, 31 Agustus 2015 | 14:57 WIB
Panwas Pilkada Rembang berkantor di kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati di bilangan Jalan Soetomo. (Foto: Pujianto)

Panwas Pilkada Rembang berkantor di kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati di bilangan Jalan Soetomo. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang mengancam akan mem-“PHK” sementara semua petugas pengawas lapangan (PPL).

Hal itu apabila hingga akhir September nanti, kekurangan kebutuhan anggaran Panwas Pilkada, masih belum jelas pemenuhannya.

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto, Senin (31/8/2015) pagi mengaku belum tahu, apakah pemenuhan itu lewat jalur tim anggaran lagi atau langsung ke DPRD.

Jika pun lewat dewan, pembahasannya masih harus menunggu bahan kebijakan umum anggaran dari setiap SKPD, yang sampai saat ini belum masuk ke DPRD.

“Kalau sampai September belum ada kejelasan, ya terpaksa PPL kami hentikan. September pengabdian terakhir. Akan kami lanjutkan kalau anggaran itu sudah pasti, sah dan jelas,” ujarnya kepada mataairradio.

Panwas Pilkada Rembang sebelumnya diberi hibah anggaran sebesar Rp3,2 miliar. Tetapi dari jumlah itu baru satu miliar yang bisa dicairkan oleh Panwas, sedangkan sisanya yang Rp2,2 miliar, pencairannya menunggu pengesahan APBD Perubahan 2015.

Hibah Rp3,2 miliar itu pun, masih kurang Rp1,9 miliar, karena kebutuhan anggaran Panwas Pilkada bertambah menjadi lebih dari Rp5 miliar karena ada perubahan ketentuan menyangkut masa tugas Panwas di tingkat kabupaten, Panwascam, dan PPL.

Totok menolak, jika ancamannya itu dianggap sebagai upaya melemahkan pengawasan pilkada. Dia hanya tidak mau, menugaskan PPL, tanpa jaminan haknya.

“Merekrut PPL ada dasarnya. Ada hak dan kewajibannya. Kalau kami hanya menuntut kewajiban, sementara hak mereka tidak jelas, ya kami nggak mau,” tegasnya.

Totok menambahkan, alokasi anggaran khusus untuk membayar honor 294 PPL Pilkada di Rembang mencapai Rp147 juta per bulan.

Honor itu pun masih ditambah dengan transportasi sebesar Rp150 ribu per PPL per bulan.

Tetapi hingga sejauh ini, baru PPL di 7 kecamatan yang menerima honor setelah merampungkan berkas persyaratan administrasi pencairan.

“Itu saja baru 1 bulan, dari tiga bulan honor yang mestinya dibayar,” ungkapnya.

Dia menambahkan, 7 kecamatan yang lain akan menyusul pencairan satu bulan honor, tetapi syaratnya seperti jurnal tugas, mesti beres dulu.

 
Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan