Panwas: Pengawas PDAM bukan Jabatan Publik

Selasa, 1 Desember 2015 | 16:23 WIB
Koordinato Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani. (Foto: Pujianto)

Koordinato Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang menyatakan bahwa pengawas perusahaan daerah air minum (PDAM), bukan merupakan jabatan publik, sehingga pejabatnya tidak dapat dikenai pasal netralitas pada pemilihan bupati dan wakil bupati.

Pernyataan Panwas tersebut untuk menjawab laporan dari Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) mengenai dugaan ketidaknetralan salah satu anggota dewan pengawas PDAM Rembang karena menjadi ketua tim pemenangan pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto di pilkada.

“Yang termasuk jabatan publik atau jabatan dengan fungsi strategis di BUMD dalam hal ini PDAM, adalah direksi, komisaris, dan pejabat struktural lain. Tidak mencakup anggota dewan pengawas,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani.

Pihak Panwas menguatkan simpulannya atas laporan Lespem tersebut dengan dasar sejumlah regulasi dan klarifikasi beberapa pihak. Dasar aturan itu misalnya Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian PDAM dan Perda Rembang Nomor 3 Tahun 2010 tentang PDAM.

“Jumlah anggota dalam dewan pengawas, tergantung jumlah pelanggan. Di Rembang, ada 3 orang pengawas; 1 di antaranya dari perwakilan kalangan pelanggan. 2 lainnya merupakan wakil dari Pemkab Rembang dan wakil dari lingkup profesional,” terangnya.

Atas kesimpulan dari laporan Lespem itu, pihaknya sudah menyampaikannya kepada M Affan sebagai terlapor. Namun kepada pihak pelapor, yang merupakan Koordinator Lespem Rembang Bambang Wahyu Widodo, Panwas belum menyampaikannya, karena yang bersangkutan di luar kota.

“Ini sementara, kami baru sampaikan ke pihak terlapor dan kami tempel di Kantor Panwas Pilkada. Tapi yang untuk yang pelapor, belum kami bisa sampaikan karena beliaunya masih di luar kota,” tandasnya.

Sementara itu, sampai dengan Selasa (1/12/2015) pagi, Panwas Pilkada Rembang masih menangani laporan kubu Hafidz-Bayu atas foto selfie Camat Bulu Suswantoro. Ia dilaporkan ke Panwas setelah nampang di foto dengan calon bupati Hamzah Fatoni dan menunjukkan jempol bersama.

Suswantoro dianggap tidak netral sebagai Camat dan statusnya sebagai PNS. Hanya saja, foto itu diambil dalam suasana bersama para pesilat pada Persatuan Setia Hati Terate, dimana Suswantoro menjadi ketuanya. Rabu (2/12/2015) ini menjadi hari terakhir bagi Panwas membuat kesimpulan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan