Panwas Minta Poster “Garuda Merah” Pilkada Ditarik

Selasa, 10 November 2015 | 18:16 WIB
Papan informasi pada Panwas Pilkada Rembang, Selasa (10/11/2015) siang, memuat hasil kajian panwas atas kasus poster sosialisasi pilkada bergambar garuda merah. (Foto: Pujianto)

Papan informasi pada Panwas Pilkada Rembang, Selasa (10/11/2015) siang, memuat hasil kajian panwas atas kasus poster sosialisasi pilkada bergambar garuda merah. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panwas Pilkada Rembang meminta kepada KPU setempat agar menarik poster sosialisasi pilkada yang telah beredar karena memuat antara lain gambar atau simbol garuda merah total.

Panwas pun merekomendasikan agar menyetop poster yang belum diedarkan.

Rekomendasi panwas itu diambil lewat rapat pleno internal panitia pengawas pilkada dan kajian di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

Selasa (10/11/2015) siang, panwas pilkada menyerahkan rekomendasi itu ke KPU dan memasangnya di papan pengumuman di depan kantor panwas.

Koordinator Divisi Pengawasan Panwas Pilkada Rembang Budi Handayani mengatakan, meski tidak melanggar tindak pidana pemilu, tetapi poster sosialisasi pilkada itu memengaruhi kondusifitas.

“Tipilunya tidak memenuhi unsur, tapi secara estetika dan dampaknya pada kondusifitas karena perbedaan pemahaman masyarakat, kami harus sampaikan rekomendasi ini,” katanya.

Pihak Panwas Pilkada Rembang menjelaskan, penggunaan lambang negara memang pernah diatur pada Pasal 57 huruf c dan d Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Inti dari pasal tersebut, menurut Budi, lambang negara yang bentuk, warna, serta ukurannya tidak sesuai dengan aturan, dilarang.

Tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak ada lagi ancaman pidana bagi masyarakat atau organisasi nonpemerintah untuk menggunakan lambang negara.

“Dasar tidak masuk ke tindak pidana pemilu adalah putusan MK,” tegasnya.

Ia menegaskan, sesuai putusan MK, masyarakat bebas menggunakan lambang negara dalam berbagai kegiatan sepanjang untuk mengekspresikan kecintaan terhadap Negara atau nasionalisme.

Budi Handayani yakin rekomendasinya kepada KPU akan ditindaklanjuti.

Pasalnya, ketika Komisioner KPU Rembang Maftukhin dan seorang pejabat pengadaan diklarifikasi oleh Panwas Pilkada, sempat terlontar kesiapan untuk menarik poster itu jika sudah menjadi rekomendasi.

Sebelumnya, kepada mataairradio, Maftukhin menyebutkan, poster yang dicetak, sebanyak 5.000 lembar, tetapi baru 100 lembar yang telah dibagi dan itu terbatas pada pengunjung acara debat publik, 2 November lalu.

Pihaknya pun siap menarik poster itu dan menganggapnya sebagai risiko jika dinyatakan melanggar dan ada rekomendasi dari Panwas.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan