Panwas Khawatir Revisi NPHD Pilkada Berlarut

Senin, 13 Juli 2015 | 17:04 WIB
Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto. (Foto: mataairradio.com)

Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto. (Foto: mataairradio.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Panwas Pilkada Rembang khawatir revisi naskah perjanjian hibah daerah untuk pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan berlarut.

Hal itu karena masa jabatan Bupati sudah akan berakhir 20 Juli, sedangkan Sekda Rembang juga dikabarkan maju Pilkada dan mendaftar 26 Juli ini.

Menurut Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto, jika berlarut, pengawasan tahapan Pilkada mulai bulan Agustus bisa tak berjalan.

“Sebab pada Agustus itu pula, masa tugas PPL berakhir karena Permendagri lama mengatur hanya 2 bulan. Di Permendagri yang baru, masa tugas PPL kan diubah menjadi 6 bulan,” terangnya.

Totok mengaku sudah meminta waktu kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membicarakan revisi NPHD. Tetapi sampai dengan Senin (13/7/2015) ini, Sekda Rembang Hamzah Fatoni selaku Ketua TAPD belum memberikan respon.

“Revisi itu kami harapkan secepatnya, meski tidak ada deadline. Ya sebelum nanti Pak Hamzah sibuk dengan pencalonannya, jika jadi maju mencalonkan diri,” tandasnya.

Ketua Panwas menegaskan, pengawasan tahapan Pilkada berupa pemutakhiran data pemilih, masih bisa dikawal maksimal. Sebab tahapan ini berlangsung selama 36 hari sejak 15 Juli nanti.

“Kalau saat ini belum ada masalah. PPL masih akan bertugas memantau pemutakhiran data pemilih. Itu coklit kan 36 hari sejak tanggal 15 Juli, jadi masih bisa mengawasi, meski NPHD-nya belum direvisi,” jelasnya.

Ketua Panwas menambahkan, anggaran pengawasan Pilkada Rembang setelah terbit Permendagri 51 Tahun 2015 perlu disesuaikan, sehingga mengubah NPHD yang telah diteken.

Sebelumnya, Pemkab Rembang mengalokasi dana Rp3,2 miliar bagi Panwas. Dasarnya adalah Permendagri 44 Tahun 2015.

Tetapi dengan Permendagri baru, masa jabatan panwas kabupaten yang sebelumnya hanya dari 9 menjadi 12 bulan, Panwascam dari 6 menjadi 9 bulan, PPL dari 2 menjadi 6 bulan, dan pengawas TPS dari sebelumnya tidak dikaver menjadi dialokasi.

“Kebutuhan dana pengawasan akan kami ajukan naik menjadi di angka Rp5 miliar lebih,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan