Panwas Ancam Laporkan KPU Rembang ke DKPP

Thursday, 17 December 2015 | 18:07 WIB
Komisioner KPU Rembang HM Adib Ulinnuha membubuhkan tanda tangannya pada plano rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada Pilbup Rembang 2015 di Hotel Puri Indah, Rabu (16/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

Komisioner KPU Rembang HM Adib Ulinnuha membubuhkan tanda tangannya pada plano rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada Pilbup Rembang 2015 di Hotel Puri Indah, Rabu (16/12/2015) siang. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Rembang mengancam melaporkan komisi pemilihan umum (KPU) setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal itu apabila KPU tidak menindaklanjuti catatan kejadian khusus yang disampaikan Panwas.

Menurut Ketua Panwas Pilkada Rembang Totok Suparyanto, dari rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten di Pilkada 2015, Rabu (16/12/2015) kemarin, ada dua catatan kejadian khusus.

“Salah satunya soal sempat tidak sesuainya DPTTb-1 di Kecamatan Sumber,” katanya.

Selain itu, juga soal selisih 300 lembar surat suara, antara jatah surat suara bagi tiap TPS dengan jumlah surat suara yang dipakai, yang rusak, dan tidak terpakai.

“Kewajiban kami adalah mempertanyakan (dua kejadian khusus itu) kepada KPU. Dan kami menanti jawaban KPU,” terangnya.

Sebenarnya, pihak Panwas Pilkada Rembang sudah sempat meminta formulir untuk mencatat dua kejadian khusus tersebut kepada KPU.

KPU pun sudah sempat memberikan form DB2-KWK yang kemudian diisi dan ditandatangani oleh Panwas.

Namun ketika form itu diserahkan, KPU bukannya langsung menandatanganinya, melainkan membuat catatan sendiri dengan form sejenis, tetapi berbeda dengan yang dikehendaki Panwas.

Menurut Totok, form tersebut semestinya diisi oleh panwas dan atau saksi pasangan calon.

Versinya, Panwas mengisi form DB2-KWK apabila ada kejadian khusus, sedangkan saksi menulis di form yang sama, apabila ada keberatan.

Saat ini, Totok masih menunggu sikap KPU, sehingga form itu diisi sesuai dengan yang dikehendaki Panwas dan catatan kejadian khususnya ditindaklanjuti.

“Ya, panwas mengisi form DB2-KWK isinya tentang kejadian khusus. Kalau tidak ditindaklanjuti KPU dengan terpaksa akan kami DKPP-kan,” katanya.

Komisioner Divisi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada KPU Rembang M Salam mengatakan, persoalan ketidaksesuaian jumlah DPTTb-1 di Kecamatan Sumber, hanya masalah teknis.

PPK Sumber mestinya membaca dulu hasil rekap kecamatan sebelum pembetulan yang 50 pemilih.

Tapi yang terjadi pada rekap Rabu (16/12/2015) kemarin, PPK Sumber membaca dulu daftar pemilih tetap tambahan (DPTTb-1) setelah pembetulan, yang 53 pemilih.

Lalu soal selisih 300 lembar surat suara, hal itu menurutnya terjadi karena salah penempatan saja.

Lagi pula, menurutnya, selisih itu tidak sampai mengubah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, suara sah dan tidak sah, serta perolehan tiap calon, sehingga tidak perlu dipersoalkan.

“Terkait form DB2-KWK, di aturan manapun; itu menjadi hak KPU untuk mengisinya,” pungkasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan