Pansus Sewa Empat Ahli Urai Kasus Pelabuhan

Sabtu, 9 Mei 2015 | 17:10 WIB
Ketua Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso. (Foto: Pujianto)

Ketua Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso. (Foto: Pujianto)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang akan menyewa sedikitnya empat ahli untuk mengurai kasus terkait pelabuhan tersebut.

Namun siapa saja ahli itu belum jelas karena pihak Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang belum ketemu Pansus.

Ketua Pansus Puji Santoso mengakui, pihak Untag berjanji untuk ketemu dengannya pada Jumat (8/5/20150 kemarin.

Namun dalam perjalanan sampai di Demak, pihak Untag mengabarkan kalau kendaraannya rusak.

“Pertemuan dengan Untag, kami agendakan kembali pada pekan depan,” ujarnya.

Soal ahli, Puji mengaku membutuhkan pakar di bidang hukum administrasi negara, hukum ekonomi, kelautan, dan kepelabuhanan.

“Harapannya, ketika Untag datang pekan depan, akan langsung menyodorkan nama-nama ahli agar bisa segera mempelajari dokumen dari berbagai pihak yang ada di Pansus,” harapnya.

Pansus kembali menekankan, tenaga ahli itu tidak harus berasal dari Untag Semarang.

“Untag hanya diberikan wewenang untuk mencari tenaga ahli yang berkompetens,” terangnya.

Pasalnya, DPRD tidak bisa membayar satu per satu ahli secara langsung, tetapi membayar lewat lembaga penyelenggaranya.

Puji juga menegaskan, tenaga ahli itu tidak mesti akademisi, tetapi juga bisa praktisi atau teknisi yang paham dan mumpuni.

“Soal independensi, Pansus pun akan memastikan obyektivitas mereka. Penyelenggara dalam hal ini Untag, sudah diwanti-wanti untuk menyodorkan ahli yang terpercaya,” tegasnya.

Menurut Pansus, para ahli itu nanti akan dimintai pendapat sekaligus pertimbangannya tentang segala macam kasus atau problem di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke atau Tanjung Bonang.

“Kami berharap, pihak Untag bisa datang sebelum rapat paripurna membahas LHP BPK pada Selasa (12/5/2015) depan,” katanya.

Sebelumnya, Pansus berkeyakinan, kendati harus menunggu kedatangan ahli, target menuntaskan polemik di Pelabuhan Tanjung Bonang tidak akan molor dari dua bulan.

Justru menurut Wakil Ketua Pansus Mohammad Asnawi, dengan keterlibatan ahli, penuntasan kasus pelabuhan akan lebih cepat.

“Dengan bantuan tim ahli, kerja pansus akan lebih sistematis dan efektif dalam menggali informasi,” kata Asnawi.

Seperti diketahui, Pansus sempat lewat dari pertanyaan seputar anggaran Rp600 juta dari APBD kabupaten yang dipakai untuk menyusun rencana induk pelabuhan. Padahal RIP itu kini tidak jelas.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan