Pansus Perlu Konsultasi BPK Terkait Rekomendasi Pelabuhan

Monday, 3 August 2015 | 17:33 WIB
Ketua Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso. (Foto: Pujianto)

Ketua Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang Puji Santoso. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Khusus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang tidak kunjung menerbitkan rekomendasi soal polemik tempat berlabuh di wilayah Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke.

Padahal Pansus DPRD sudah bekerja selama lebih dari tiga bulan, sejak 24 April lalu. Ketua Pansus Puji Santoso mengaku masih harus rapat dengan jajaran lainnya di panitia khusus untuk membuat materi rekomendasi.

Rapat itu menurutnya baru akan digelar pada Rabu (5/8/2015) atau Kamis (6/8/2015) depan, karena pertemuan yang direncanakan pada Senin (3/8/2015) ini akhirnya batal. Dia hanya berjanji, rekomendasi akan jadi secepatnya.

“Secepatnya materi rekomendasi tersusun. Ini kami harus rapat di internal pansus dulu untuk menyusun materi rekomendasinya,” ujarnya.

Puji juga mengungkapkan, Pansus Tanjung Bonang berencana konsultasi dulu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jawa Tengah. Konsultasi ini untuk memetakan ranah rekomendasi nantinya, antara BPK dan instansi lain.

Instansi lain itu misalnya penegak hukum atau pemerintah di level provinsi atau pusat. Sebab menurut Puji, polemik pelabuhan memuat persoalan hukum dan administrasi, yang relatif kompleks.

Pansus tidak berani memperkirakan, kapan konsultasi ke BPK dilakukan, karena masih menunggu hasil pertemuan di internal pansus yang direncanakan pada pekan ini. Dia meminta masyarakat sedikit bersabar.

“Sedikit sabar lah. Kemarin, teman-teman di Pansus menyarankan agar kita konsultasi dulu ke BPK. Mana yang rekomendasi yang bisa masuk ke BPK dan mana yang masuk instansi lain,” terangnya.

Puji Santoso menambahkan, begitu materi rekomendasi tersusun, akan segera diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk dibawa ke sidang paripurna. Dia membeberkan, rekomendasi soal polemik Tanjung Bonang, cenderung mengarah ke BPK untuk melakukan audit investigasi.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan