Pansus Pembahas Raperda tentang Desa di Rembang Tak Perlu Kunker

Rabu, 10 Desember 2014 | 15:43 WIB
DPRD Kabupaten Rembang mulai membahas delapan rancangan peraturan daerah (Raperda), salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Senin (8/12/2014). (Foto:Pujianto)

DPRD Kabupaten Rembang mulai membahas delapan rancangan peraturan daerah (Raperda), salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Senin (8/12/2014). (Foto:Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia khusus (Pansus) pembahas tiga rancangan peraturan daerah atau raperda yang berkaitan dengan desa di Rembang menyatakan tidak memerlukan kunjungan kerja atau kunker ke luar daerah, meskipun biasanya, hal seperti itu dilakukan.

Anggota Pansus Pembahas Raperda tentang Desa DPRD Rembang Puji Santoso menjelaskan, kunjungan kerja ke luar daerah tidak diperlukan karena saat ini hampir semua kabupaten di Indonesia, sedang membahas raperda yang nyaris sama.

“Peraturan daerah yang saat ini dibahas oleh DPRD di hampir setiap kabupaten ini, merupakan perda turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan lebih efektif, jika yang diintensifkan adalah komunikasi dengan semua stakeholders atau pihak-pihak yang terkait saja,” ujarnya.

Puji yang politisi Partai Gerindra membenarkan adanya pesimisme dari masyarakat, menyangkut keterbatasan waktu untuk membahas tiga raperda yang berkaitan dengan desa. Dia pun memakluminya.

“Namun, karena pembahasan tiga raperda itu dilakukan dengan tanpa kunjungan kerja, maka waktu tiga minggu yang tersedia, diyakini akan cukup. Dia menegaskan, tiga raperda yang dibahas oleh pansusnya, akan selesai sebelum tahun ini berganti,” tandasnya.

Ditegaskannya pula bahwa jika sampai tidak ada satu pun dari tiga raperda terkait desa itu disahkan, maka dana desa yang sudah terposting di APBD 2015 menjadi tidak bisa dicairkan.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Rembang Akhsanudin menyebutkan, tiga raperda terkait desa yang masih dibahas DPRD hingga Rabu (10/12/2014) ini, adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa, dan Raperda tentang Penataan Desa.

“Mulai 2015 nanti, setiap desa akan menerima di antaranya 10 persen dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang telah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sebesar rata-rata Rp250 juta per desa,” katanya.

Selain itu, setiap desa akan menerima 10 persen dari retribusi dan pajak yang besarnya rata-rata Rp21 juta per desa. Juga dana trasfer dari Pusat ke desa yang besarnya bisa mencapai Rp125-130juta per desa.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan