Pansus DPRD Terbitkan 10 Rekomendasi Tanjung Bonang

Jumat, 16 Oktober 2015 | 18:13 WIB
Ketua Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang, Puji Santoso. (Foto: Pujianto)

Ketua Pansus DPRD Rembang yang membahas Pelabuhan Tanjung Bonang, Puji Santoso. (Foto: Pujianto)

 

REMBANG, mataairradio.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rembang yang membahas permasalahan Pelabuhan Tanjung Bonang akhirnya menerbitkan 10 rekomendasi atas problem di pelabuhan tersebut.

Butuh waktu hampir 6 bulan sejak 21 April 2015 untuk rekomendasi ini.

Rekomendasi pansus atas problem di Tanjung Bonang, disampaikan pada rapat paripurna DPRD Rembang, Jumat (16/10) siang.

Ketua Pansus Puji Santoso memaparkan 10 rekomendasi itu, antara lain agar Pemkab segera meminta BPKP Jawa Tengah untuk melakukan audit investigasi.

“Audit itu agar dilakukan secara menyeluruh atas lahan reklamasi yang ada di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkab Rembang agar meminta Kantor UPP untuk mengajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera mengesahkan RIP, DLKp, dan DLKr.

Di rapat paripurna itu, Puji juga menyampaikan, Pemkab agar segera memastikan HPL atas tanah hasil reklamasi di Tanjung Bonang atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang.

“Selanjutnya, Pemkab agar memfasilitasi terbentuknya konsorsium badan usaha kepelabuhanan,” sambungnya.

Pansus mengusulkan konsorsium itu terdiri atas para investor yang telah berinvestasi di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke, yakni PT BAK, PT PRK, PT BRTK, PT AHK/SBAP, dan PT RBSJ.

“BUMD PT RBSJ direkomendasikan mendapat persentase saham dalam pembentukan konsorsium,” terangnya.

Rekomendasi lainnya adalah Pemkab agar segera memberikan HGB di atas HPL setelah terbentuknya konsorsium yang difasilitasi oleh Pemkab Rembang.

“Pemkab agar meminta Pemprov Jateng mengevaluasi dokumen Amdal karena hirarki pelabuhan adalah pengumpan regional,” tandasnya.

Ketua Pansus menambahkan, setelah dokumen Amdal dievaluasi, Pemkab Rembang agar segera meminta kepada badan usaha pelabuhan atau BUP untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan sesuai standar teknis supaya dapat beroperasi.

“Dalam hal BUP, dari dua perusahaan yang mengoperasikan Pelabuhan Tanjung Bonang, baru PT PRK yang memiliki izin BUP dari Kementerian Perhubungan, sedangkan PT SBAP belum memiliki izin BUP,” bebernya.

Dua rekomendasi terakhir adalah Pemkab agar meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan uji coba pelabuhan dan Pemkab agar meminta kepada Pemprov Jawa Tengah untuk memberikan izin operasional pelabuhan.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan