Sikap Pansus DPRD Soal Penarikan Bengkok Kades Terbelah

Senin, 22 Desember 2014 | 17:54 WIB
Gedung DPRD Kabupaten Rembang. (Foto: Arif Bahtiar)

Gedung DPRD Kabupaten Rembang. (Foto: Arif Bahtiar)

 

REMBANG, mataairradio.com – Sikap Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Rembang yang membahas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) berkaitan tentang desa, masih terbelah lantaran silang pendapat terkait pembahasan penarikan bengkok kepala desa (kades).

Ketua Pansus I DPRD Rembang Ilyas mengungkapkan, sebagian anggota Pansus I setuju agar bengkok kades tetap diserahkan kepada kepala desa.

Namun sebagian anggota lainnya di Pansus I, memilih setuju kalau lahan bengkok kades ditarik dan menjadi aset desa.

“Soal bengkok, pansus masih terbelah. Ada yang setuju tetap diserahkan ke kades, karena khawatir ada gejolak. Ada yang setuju dikembalikan ke aset desa,” ungkap Ilyas kepada mataairradio.com.

Perbedaan sikap mengenai penarikan bengkok kades menjadi aset desa ini juga tampak pada acara dengar pendapat publik atau public hearing tentang tiga raperda menyangkut desa yang digelar Pansus I DPRD Rembang di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, Senin (23/12/2014).

Tiga raperda menyangkut desa itu adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Raperda tentang Penataan Desa, serta Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

“Tadi pun, di public hearing, kades dan perangkat desa usul agar lahan bengkok tetep dipegang oleh mereka sebagai tambahan operasional,” ungkap politisi PKB ini.

Namun, menurut Ilyas, apabila mengacu pada penjelasan pihak Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah, bengkok kades dan perangkat desa, akan ditarik menjadi aset desa.

“Di Pansus I sendiri, antaranggota masih berbeda pendapat. (Tetapi) Kalau mengacu penjelasan Kabiro Tapem Provinsi Jateng, ya begitu Mas (ditarik menjadi aset desa, red.),” ujarnya.

Dia menegaskan, silang pendapat mengenai perlakuan bengkok kades dan perangkat desa, masih akan secara dinamis dibahas di tingkat Pansus I yang beranggotakan 13 orang anggota DPRD.

Dia pun menekankan, bahwa pembahasan ketiga raperda tersebut harus selesai pada Desember 2014, agar sejumlah anggaran untuk desa bisa terserap pada 2015.

“Karena tanpa adanya perda tersebut, maka UU tentang Desa belum bisa diimplementasikn di Rembang, sehingga dana desa yang dijadwalkan cair pada Mri 2015, akan tidak bisa dicairkn, lantaran belum ada payung hukumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya pun, para kepala desa di Kabupaten Rembang mengaku resah oleh rencana penarikan bengkok kades yang disebut sebagai satu dari beberapa kemungkinan konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kami resah. Bahkan Kades se-Kecamatan Pancur semua. Alasannya, hanya bengkok yang jadi gantungan ketika kami maju sebagai kades. Begitu jadi kades, ya bengkok langsung disewakan. Hasilnya untuk nutup (biaya) saat berangkat nyalon,” kata Sunarto, Kepala Desa Pancur Kecamatan Pancur.

Dia yang dihubungi mataairradio.com pada Kamis (27/11/2014) mengaku mendapat jatah lahan bengkok seluas sekitar enam hektare. 1,5 hektarenya telah “diserahkan” kepada pihak pengelola masjid untuk dimanfaatkan demi kemakmuran masyarakat.

“Yang dua hektare lainnya, kami sewakan selama enam tahun atau hingga masa jabatan saya habis. Selebihnya kami kelola. Intinya kami menolak jika lahan bengkok kades ditarik, meskipun setelah dana desa terkucur, kepala desa mendapatkan gaji tetap,” tegasnya.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto

Bagikan untuk keluarga Anda!



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan