Pansus DPRD Gagal Urai Saling Klaim Hasil Reklamasi

Jumat, 16 Oktober 2015 | 18:10 WIB
Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang. (Foto:Rif)

Kawasan Pelabuhan Tanjung Bonang Rembang. (Foto:Rif)

 
REMBANG, mataairradio.com – Pansus DPRD yang membahas permasalahan Pelabuhan Tanjung Bonang akhirnya gagal untuk mengurai solusi atas saling klaim lahan hasil reklamasi.

Hal itu terungkap dari rapat paripurna laporan pansus di DPRD Rembang, Jumat (16/10/2015) siang.

Ketua Pansus Puji Santoso melaporkan, lahan hasil reklamasi yang dihitung dari klaim lima investor seluas 46 hektare.

“Tapi Pansus menyatakan klaim tersebut bermasalah karena luas tanah reklamasi keseluruhan hanya 28 hektare,” ungkapnya di rapat.

Pansus menyebutkan, 5 investor itu PT BRTK, AHK/SBAP, BAK, RBSJ, dan PRK.

Biang ketidaksesuaian hasil reklamasi tersebut adalah PT RBSJ yang melakukan perjanjian kerjasama dengan semua investor.

“Posisi beberapa investor menjadi tidak jelas, apakah sekadar kontraktor pelaksana reklamasi, atau investor yang akan menjadi pengelola pelabuhan,” tandasnya.

Ilyas, anggota Fraksi PKB di DPRD Rembang yang membacakan pandangan akhir terhadap laporan pansus di rapat paripurna menyatakan agar para investor yang bersengketa mendahulukan negosiasi.

“Agar didahulukan negosiasi atas dasar maksud baik untuk menyelesaikan masalah klaim yang berbeda,” katanya membacakan pandangan.

Negosiasi ini agar Pelabuhan Rembang Terminal Sluke bisa segera beroperasi. Namun jika tidak ada kesepakatan dari negosiasi itu, maka para investor perlu diaudit oleh BPKP.

“Audit ini untuk menguji kebenaran reklamasi dan nilai investasinya,” tegasnya.

Selanjutnya, apabila hasil audit dari BPKP nanti, belum juga berujung pada kesepakatan dari para investor atas hasil reklamasinya, maka FPKB mempersilakan mereka yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum.

“Kalau masih tidak bisa, agar diselesaikan lewat jalur hukum di pengadilan,” tambahnya.

Berdasarkan data yang dihimpun pansus dari 5 investor, PT BRTK mengklaim melakukan reklamasi 4 hektare, AHK/SBAP 25 hektare, BAK 10-12 hektare, RBSJ 0,6 hektare, dan PRK 5 hektare.

Total luas keseluruhan wilayah daratan pelabuhan versi klaim investor adalah 44-46 hektare.

Sementara dari 28 hektare luasan daratan pelabuhan yang senyatanya, baru 8,1 hektare yang telah terbit sertifikat HPL-nya atas nama Pemkab Rembang.

Di lokasi 8,1 hektare itu, 4 hektare di antaranya diklaim milik PT BRTK. Seluas 20 hektare lainnya belum dibebani hak atas tanah.

 
Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan