Panja UU Pilkada Sepakati Syarat Calon Bupati Tetap SMA

Saturday, 14 February 2015 | 06:12 WIB
Arwani Thomafi, anggota panitia kerja DPR sekaligus Ketua DPP PPP  (Foto:plus.google.com)

Arwani Thomafi, anggota panitia kerja DPR sekaligus Ketua DPP PPP (Foto:plus.google.com)

 
REMBANG, mataairradio.com – Panitia Kerja yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di DPR menyepakati syarat pendidikan bagi seorang calon bupati tetap minimal SMA atau sederajat.

Kesepakatan itu terungkap dalam rapat pertama panitia kerja atau Panja bersama Pemerintah yang berakhir Jumat (13/2/2015) dini hari.

Arwani Thomafi, anggota panitia kerja DPR kepada mataairradio mengatakan, rapat pertama menyepakati lima poin dari 13 poin krusial yang dibahas untuk direvisi.

“Selain pendidikan, Panja juga sepakat, syarat usia calon bupati tetap minimal 25 tahun. Panja sepakat pula memberi penguatan delegasi tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada,” katanya.

Namun uji publik dihapus. Syarat dukungan calon perseorangan pun ditambah menjadi di atas 5 persen.

Mengenai pembahasan untuk revisi 8 poin lainnya, Arwani mengatakan akan dilakukan bertahap.

“Di rapat pertama, memang sempat terjadi beda pendapat soal poin penyelesaian sengketa dan jadwal keserentakan Pilkada,” tandasnya.

Politisi PPP kelahiran Lasem ini mengungkapkan, sebagian anggota DPR sepakat agar sengketa Pilkada ditangani Mahkamah Agung seperti amanat Perppu.

“Namun sebagian lainnya, justru menginginkan agar sengketa Pilkada ditangani lagi oleh Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Sementara soal jadwal keserentakan Pilkada, sikap DPR juga berbeda dari Pemerintah. Pemerintah menghendaki Pilkada serentak pada 2015, sedangkan DPR menginginkan diundur pada 2016.

“Pemerintah maunya Pilkada serentak secara nasional pada 2020, sedangkan DPR baru pada 2027,” ujarnya.

Arwani yang kini duduk di Komisi II DPR menambahkan, Panja masih menyisakan pembahasan antara lain soal apakah Pilkada diikuti oleh paket pasangan calon atau cukup calon Bupati, lalu soal ambang batas kemenangan, penentuan jumlah pasangan kepala daerah, dan ketentuan Penjabat Daerah.

Menurutnya, DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan revisi UU Pilkada sebelum masa reses persidangan pertama yang jatuh setelah tanggal 18 Februari mendatang.

DPR ingin agar persoalan Pilkada tidak berlarut, agar masa jabatan Kepala Daerah tidak banyak terpangkas.

 

Penulis: Pujianto
Editor: Pujianto




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi mataairradio.com. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan